2019, Buruh Bentuk Partai Politik

AJP.Com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI), Mudhofir, menilai buruh perlu memiliki partai politik sendiri. Pasalnya, hanya buruh yang mengerti nasib buruh sehingga ideologi buruh bisa terus tertanam.

"Tahun 2014 memang belum saatnya buruh mempunyai kendaraan politik, tapi ini proses. Paling tidak 2014 menjadi batu latu loncatan buruh. Tahun 2019 buruh harus punya wadah, aspirasi politik dari partai buruh," kata Mudhofir dalam diskusi publik DPP BIMA (Barisan Insan Muda) 'Peran buruh dalam Pemilu 2014' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2014).

Mudhofir menjelaskan, gugatan Yusril merupakan peluang besar bagi buruh untuk membentuk partai buruh dan berpartisipasi dalam Pemilu 2014. "Jangan hanya karena uang mereka pilih, tapi juga karena komitmen dan ideologi mereka," ujarnya.

Disampaikan Mudhofir, persoalan buruh yang terjadi setiap pergantian pemimpin hingga saat ini masih sama, yakni soal upah, outsourcing, jaminan sosial dan kebebasan berserikat diperusahaan.

"Persoalan ini tidak pernah selesai dengan baik. Sudah saatnya buruh menentukan pemimpin ke depan. Serikat buruh jangan jadi penonton saja. 120 juta buruh akan menentukan nasib bangsa kedepan," ucapnya.

Senada dengan Mudhofir, Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI), Karyono Wibowo juga mengungkapkan partai buruh harus ada. Dengan demikian, lanjut Karyono, aspirasi kepentingan buruh lebih terjamin untuk diperjuangkan dalam proses pengambilan kebijakan.

"Partai buruh di Australia menjadi pemenang pemilu tahun 2007 setelah 11 tahun kalah. Buruh harus melakukan konsolidasi yang masif," terangnya. (Ok)