41 Prajurit Kodam Iskandar Muda Diberhentikan Dengan Tidak Hormat

AJP.Com, Banda Aceh – Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Pandu Wibowo SE, Kamis (23/1/2014) pagi, memimpin upacara pemberhentian 41 Prajurit Dengan Tidak Hormat (PDTH) yang digelar di Lapangan Jasdam IM, Neusu Jaya, Banda Aceh.

Menurut Pangdam, pemberhentian dengan tidak hormat merupakan suatu wujud nyata kesungguhan dari institusi TNI AD dalam upaya penegakan hukum. Sanksi ini dijatuhkan dan diberikan kepada setiap oknum prajurit yang nyata-nyata bersalah dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

“Saya mengingatkan bahwa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat kepada oknum prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran berat merupakan kewenangan dari pimpinan TNI AD,” kata Pangdam.

Kata dia, tindakan ini diberikan agar dapat memberikan dampak jera kepada prajurit yang bersangkutan, dan menjadi pelajaran bagi seluruh prajurit sehingga akan berpikir panjang apabila hendak melakukan pelanggaran. “Setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksi hukum.”

Pada tahun 2013, lanjut Pandu, sebanyak 41 prajurit Kodam Iskandar Muda yang diberhentikan dengan tidak hormat, dengan jenis pelanggaran yaitu kasus Desersi 36, penipuan/penyalahgunaan wewenang 1 dan narkotika 4.

“Hal ini merupakan tindakan yang menyedihkan, memalukan dan merupakan peristiwa yang tidak kita inginkan bersama,” kata Pangdam.

Namun, lanjutnya, demi menjaga kepentingan yang lebih luas dan demi tetap tegaknya supremasi hukum, serta dalam rangka pembinaan organisasi dan mengembalikan citra TNI AD di mata masyarakat, maka dengan perasaan pahit dan berat tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan penjatuhan hukuman tersebut.

“Terlebih bagi mereka yang mengetahui, apa yang telah dilakukannya merupakan pelanggaran atas norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, saya selaku Pangdam Kodam Iskandar Muda akan selalu konsisten terhadap norma dan aturan yang telah ditentukan,” tegasnya.

“Kita semua harus paham bahwa hidup dalam organisasi yang tertata, terlebih dalam negara yang berlandaskan hukum, kita harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan  merujuk pada hal tersebut siapapun anggota militer maupun PNS jajaran Kodam Iskandar Muda yang melakukan pelanggaran, akan menerima sanksi hukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Harus diingat bahwa tidak ada satupun prajurit di satuan jajaran Kodam Iskandar Muda yang kebal terhadap hukum,” tambah Pangdam.

Pangdam berharap para anggota memahami betul atas keseriusan pimpinan untuk menegakkan aturan hukum dan disiplin yang berlaku.