Gede Pasek Suardika : Saya Akan Tuntut Pengurus Demokrat

AJP. Jakarta - Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dipermalukan kadernya sendiri Gede Pasek Suardika terkait dengan pemecatan bekas Ketua Komisi Hukum pada 13 Januari lalu itu. Keputsan Partai Demokrat ini bisa memberi angin segar bagi Pasek.

Keputusan Partai Demokrat yang memberhentikan Gede Pasek Suardika dari keanggotaan di DPR RI dipastikan akan berbuntut panjang. Pasek Suardika telah menyiapkan langkah hukum untuk merespons keputusan DPP Partai Demokrat.

"Saya akan lakukan somasi, karena mereka telah melanggar beberapa undang-undang, dan mencoreng nama baik saya, tuduhan pelanggaran kode etik tanpa bukti, dan dianggap melanggar pakta integritas," tandas Pasek dalam jumpa persnya di gedung DPR, kompleks Senayan, Senin (20/1/2014).

Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu mengaku, dirinya tidak menyangka dipecat dari partai bentukan Presiden SBY. Dia mengancam akan membawa Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan serta Edhie Baskoro Yudhoyono ke pengadilan.

"Saya tidak pernah tahu, tiba-tiba saya dipecat, sebelum itu akan ke pengadilan dulu," ujarnya."Saya tidak melawan, saya justru ingin menyehatkan Partai Demokrat dari perilaku elite, tapi perilakunya bukan Partai Demokrat," kelit Pasek

Menariknya, dalam jumpa pers tersebut, Gede Pasek Suardika ditemani sejumlah politisi mitra koalisi seperti Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Chandra Tirta Wijayadari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Para politisi tersebut memberi dukungan kepada Pasek Suardika.

Dalam kesempatan tersebut Pasek menyebutkan terdapat tiga aspek kesalahan dari surat yang diterbitkan Partai Demokrat yakni aspek formalitas, aspek prosedur dan aspek substansi.

Secara runtun Pasek menyebutkan dari aspek formalitas surat yang ia terima nomor 01/EXT/DPP/PD/I/2014 ditandatangani Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Padahal, kata Pasek, di UU No 27 Tahun 2009 tentang NPR, DPR, DPD dan DPRD di pasal 214 ayat (1) disebutkan pemberhentian anggota DPR diusulkan oleh pimpinan partai politik.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud pimpinan partai politik adalah ketua umum atau sebutan lain yang sejenis. "Berdasarkan KLB di Bali lalu secara jelas dan tegas telah menetapkan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. Sementara ketua harian adalah struktur yang bukan dihasilkan KLB," urai Pasek.

Adapun aspek prosedur, Pasek menyebutkan pemecatan terhadap dirinya tidak didahului mekanisme internal partai seperti mekanisme pemeriksaan di Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan. Padahal, ketentuan di Pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 disebutkan penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh mahkamah partai.

Pemecatan Pasek ini diprediksikan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Bila melihat posisi hukum Pasek, peluang mengugat melalui jalur hukum cukup terbuka. Terlebih, bila merujuk Tata Tertib DPR pasal 15 ayat (6) disebutkan penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari enam bulan. Artinya batas waktu pemecatan Pasek secara hukum pada April 2014 mendatang.

Dengan menempuh jalur hukum, diterima atau tidak gugatannya, nasib Pasek tetap aman hingga berakhirnya periode DPR 2009-2014. Ini merujuk sengketa Effendi Choirie dan Lily Wahid saat dipecat partainya beberapa waktu lalu, proses hukum keduanya memakan waktu hingga setahun lebih.

Proses pergantian antarwaktu (PAW) Pasek tidak dapat diproses hingga proses hukum final. Itu bila Pasek menggugat keputusan SBY. "Proses PAW harus dihentikan sampai menunggu proses hukum berakhir dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap," kata Pasek. [mdr]