Gelar Razia Rutin, Sat Pol Air Abdya Di Protes Warga

AJP.Com, Blangpidie - Satuan Polisi Air (Sat Pol Air) Polres Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (16/1) menggelar razia rutin kelengkapan surat-surat kapal nelayan hingga kelengkapan keselamatan nelayan.

Namun aksi Sat Pol Air tersebut menuai protes dari sekelompok nelayan Abdya dan sempat menghadang petugas kepolisian yang sedang bertugas memeriksa sejumlah kapal nelayan yang akan berangkat melaut.

Akibat penghadangan yang dilakukan sejumlah nelayan setempat, membuat suasana di Kompleks PPI Ujung Serangga Kecamatan Susoh semakin memanas dan  aparat penegak hukum terpaksa harus bertindak tegas untuk memulihkan keadaan.

Kasat Pol Air Polres Abdya, Ipda.Karnofi kepada wartawan pasca kejadian mengatakan, kejadian tersebut hanyalah salah paham. Menurutnya, para nelayan menduga akan terjadi penangkapan terhadap sejumlah kapal yang tidak memiliki izin lengkap.

“Padahal tugas kita hanya untuk menertibkan seluruh kapal nelayan yang berada di wilayah hukum Abdya. Namun para nelayan salah mengartikan hal itu, sampai-sampai terjadi penghadangan yang dilakukan sekelompok nelayan kepada sejumlah petugas yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kapal nelayan di Muara Pulau Kayu,” sebut Ipda.Karnofi.

Pada umumnya, kapal nelayan di Abdya tidak memiliki kelengkapan surat kapal seperti Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan (Siup-Sipi), serta Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP).

"Kelengkapan surat-surat kapal merupakan salah satu upaya untuk menertibkan administrasi kelautan. Ini berlaku bagi seluruh nelayan, baik lokal maupun nelayan luar daerah yang melakukan penangkapan ikan di perairan Aceh," Jelasnya.

Ditambahkan, Siup-Sipi tersebut wajib dimiliki nelayan yang menggunakan perahu motor berkapasitas mesin 5 gross ton (GT) ke atas. Sedangkan untuk di bawah 5 GT hanya diwajibkan memiliki TPKP. Hal itu demi menjaga keamanan dan kenyamanan para nelayan saat melaut.

“Selain untuk mentaati administrasi kelautan, kepemilikan Siup-Sipi dan TPKP, juga berfungsi untuk menjaga keamanan serta kenyamanan bagi nelayan saat melakukan aktifitas melautnya. Kita memaklumi atas tindakan para nelayan itu, sebab ini masih langkah awal dan kita akan terus berusaha melakukan penertiban, karena semua yang kita lakukan ini adalah untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan mereka juga. Pada initinya tidak ada penangkapan kapal dan setelah diperiksa kapal tersebut kita lepaskan kembali guna menjalankan aktifas seperti biasanya,” jelasnya. (Putra)