Ini Cara Capres Partai Demokrat Berantas Korupsi

AJP.Com, Palembang - Korupsi masih dianggap sebagai permasalahan utama di Indonesia. Masalah itu pun menjadi pembahasan dalam debat kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Sport and Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/1/2014) malam.

Debat ini dibagi kedalam dua sesi. Sesi pertama, Jumat malam, diikuti oleh Anggota BPK Ali Masykur Musa, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Hayono Isman, Ketua DPD Irman Gusman, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Kelima kandidat diminta menyampaikan visi misi mengenai pemberantasan korupsi dalam waktu dua menit. Ali Masykur berpendapat, korupsi terjadi karena Undang-undang yang masih lemah. Peraturan dalam UU, kata dia, harus dibuat secara sistematis sehingga tak ada celah bagi korupsi.

"Kalau tidak, Undang-undang ini bisa terus dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari kesempatan korupsi," ujar Ali. Bila Ali menekankan pemberantasan korupsi dari sisi pembenahan regulasi, maka Dahlan Iskan menyebut persoalan sistem sebagai biang keladi maraknya korupsi di Indonesia.

Menurut Dahlan, sistem di Indonesia masih lemah sehingga disalahgunakan banyak pihak untuk korupsi. "Sistem harusnya mempersulit orang untuk korupsi," tegas dia.

Keteladanan dan diri sendiri

Lain lagi pendapat Irman Gusman. Pemberantasan korupsi menurut dia harus menekankan pada adanya keteladanan. Korupsi masih saja terjadi, ujar dia, karena sejauh ini tak ada tokoh yang bisa diteladani. "Kita harus punya pemimpin bersih. Tanpa keteladanan, apapun model maupun sistem (yang dipakai), enggak jalan."

Alih-alih menyampaikan visi dan misi soal pemberantasan korupsi, Hayono Isman justru menyatakan kebanggaan pada partainya. "Saya bangga dengan Demokrat. Kader Demokrat yang terlibat korupsi diperiksa KPK tanpa pandang bulu, tanpa diintervensi Presiden (yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat)," kata dia.

Menurut Hayono, hal terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan, bukan penindakan. Karenanya, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai sedini mungkin, dari anak-anak di usia sekolah.

Lagi-lagi, Hayono menyisipkan pujian untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Untungnya, di bawah Presiden SBY ini, kesejahteraan guru sudah mulai membaik," ujar dia.

Sementara itu, Pramono Edhie mengatakan pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Jika diri sendiri tidak siap memberantas korupsi, maka tidak mungkin pula memberantas korupsi di tingkat negara.

"Intinya diri sendiri dulu, baru ke orang lain, baru ke yang lebih luas mengenai bangsa dan negara," tegas Pramono. Dia pun menyinggung kebijakan yang pernah dia buat saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), yakni penghematan anggaran untuk pembeliat tank untuk formasi alat utama sistem pertahanan. (Kom)