Ini Isi Surat Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013 dan 2014


Banda Aceh, 08-Januari-2014

Nomor          : Istimewa                                                              
Perihal           : Surat Protes
Lampiran       : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan RI
3. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Bapak Ketua Badan Pengawasan Keuangan RI
5. Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI

di-
Jakarta

Hal      : Surat Protes atas penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013 dan 2014 yang dilakukan Oleh Pemerintah Aceh terkait dengan pengalokasian dana hibah terhadap Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A).

Dengan Hormat,
Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Aceh melalui APBA tahun 2013 dan 2014 terkait dengan alokasi anggaran hibah kepada Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Berdasarkan persoalan diatas, maka dari itu kami akan menjelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

  1. Bahwa BP2A sebagai Badan pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola anggaran tersendiri karena dasar pembentukannya hanya berdasarkan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh;
  2. Bahwa pengalokasian dana untuk BP2A dialokasikan dalam APBA pada tahun 2013 sebesar Rp. 70.000.000.000,- dan kemudian pengalokasian anggaran tahun 2013 untuk BP2A sebagaimana hasil koreksi Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-194 tahun 2013 tentang evaluasi APBA TA 2013 dan Keputusan Menteri Dalam -Negeri No. 903-6970 tahun 2013 tentang evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran Perubahan APBA tahun 2013 merekomendasikan bahwa pengalokasian hibah harus Mempedomani Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2012 Tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD merekomendasikan Penyediaan anggaran yang dialokasi untuk BP2A harus dikurangi mengingat masih terdapat alokasi anggaran untuk urusan wajib belum terpenuhi;
  3. Bahwa setelah dilakukan koreksi oleh Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-194 tahun 2013 tentang evaluasi APBA TA 2013 dan Keputusan Menteri Dalam -Negeri No. 903-6970 tahun 2013 tentang evaluasi rancangan qanun Aceh tentang perubahan ABPA tahun 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang penjabaran Perubahan APBA tahun 2013 merekomendasikan bahwa pengalokasian hibah harus mempedomani Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2012 Tentang Hibah Daerah, alokasi dana dalam APBA-perubahan TA 2013 tersebut malah ditambah menjadi Rp. 75,880.000.000,-.
  4. Bahwa pengalokasian dana hibah tersebut masih tetap di alokasikan pada tahun dalam APBA TA 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
  5. Bahwa dalam menjalankan kelembagaan, BP2A dalam pengelolaan dana hibah tersebut disinyalir lebih banyak diperuntukkan untuk pembiayaan operasional dari pada pembiayaan pelaksanaan kegiatan atau program kerja, yang menjadi indikator untuk pemenuhan hak-hak korban konflik dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM);
  6. Bahwa berdasarkan analisa kita, pengelolaan anggaran BP2A untuk korban konflik dan mantan kombatan GAM lebih baik diarahkan pengelolaannya kepada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sesuai dengan Bidang dan Tugas, Pokok dan Fungsi;
  7. Bahwa Tindakan Pemerintah Aceh tersebut bertentangan dengan asas penyelenggaran negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999;
  8. Bahwa pengalokasian dana hibah sebesar Rp. 80.000.000.000,- oleh Pemerintah Aceh untuk BP2A telah melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Pasal 235, ayat 5; dimana disebutkan bahwa sebelum disetujui oleh Gubernur dan DPRA serta Bupati/Walikota dan DPRK, pemerintah mengevaluasi tentang rancangan qanun APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan qanun ABPK. Pasal 6, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 5 bersifat mengikat Gubernur dan /Bupati/Walikota untuk dilaksanakan. Sebagaimana catatan Mendagri bahwa anggaran untuk BP2A telah mendapat koreksi sejak diusulkan dari tahun 2013;
  9. Bahwa berdasarkan investigasi dan fakta sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penguatan Perdamaian Aceh diketahui bahwa Stuktur, Susunan Organisasi BP2A di isi oleh orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Gubernur Aceh dan disinyalir adalah tim pemenangan pada saat Pemilukada 2012;

Berdasarkan fakta dan kajian hukum yang telah dijabarkan di atas maka kami dari LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, GeRAK Aceh, dan Koalisi NGO HAM menyatakan:

  1. Mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membatalkan alokasi anggaran untuk BP2A, dimana alokasi anggaran yang diperuntukan untuk BP2A melanggar ketentuan hukum, yaitu: Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2012 Tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 4 ayat (2), (3), (4); Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Pasal 235, ayat (5) dan (6);
  2. Mendesak Menteri Dalam Negeri memerintahkan Gubernur Aceh untuk membubarkan BP2A, karena patut diduga sarat dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  3. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk melakukan audit atas pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan BP2A yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2013 yang bersumber dari APBA;
  4. Jika menurut hasil audit BPK-RI ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera melakukan upaya penindakan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi;




Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Banda Aceh
Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh
Koalisi NGO HAM Aceh





Mustiqal Syahputra, SH
Direktur Eksekutif
Destika Gilang Lestari
Koordinator
Zulfikar Muhammad
Direktur Eksekutif

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh



Askhalani, S.Hi
Koordinator
Tembusan:
  1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
  2. Ketua DPR RI di Jakarta
  3. Pers
  4. Arsip