Kementerian ESDM Akan Mengurangi Produksi Pertambangan



AJP.Com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tujuh perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan 15 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menyetujui enam poin renegoisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan 7 KK yang telah menyepakati seluruh poin renegoisasi merupakan pemodal asing. Berdasarkan data yang diperoleh, 7 KK itu ialah Tambang Mas Sable, Tambang Mas Sangihe, Mindoro Tiris Emas, Irama Mutiara Mining, Iriana Mutiara Indeburg, Woyla Aceh Minerals, dan Karimun Granite.

Sedangkan 15 PKP2B yang telah sepakati seluruh poin renegoisasi ialah Selo Argokencono Sakti, Banjar Intan Mandiri, Dharma Puspita Mining, Abadi Batu Bara Cemerlang, Mandiri Inti Perkasa, Tanjung Alam Jaya, Batu Alam Selaras, Ekasatya Yanatama, Selo Argokendali, Barapramulya Abadi, PD Baramarta, Kadya Caraka Mulia, Jorong Barutama Grestom, Trubaindo Coal Mining, dan Kartika Selabumi Mining.

Sukhyar menuturkan, pembahasan enam poin renegoisasi pada umumnya terkendala mengenai besaran royalti dan luas wilayah. "Pembahasan besaran royalti masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sedangkan kendala luas wilayah dia berpendapat, lantaran perusahaan pertambangan mineral diberi batasan luas maksimal 25.000 hektar namun bisa melebihi ketentuan itu apabila memiliki rencana jangka panjang. Begitu pula luas wilayah bagi perusahaan batubara maksimal 15.000 ribu hektar tapi bisa melebihi ketentuan tersebut apabila memiliki rencana jangka panjang.

Sukhyar menjelaskan, 7 KK dan 15 PKP2B yang telah menyepakati poin renegoisasi tidak semuanya mengalami pengurangan luas wilayah lantaran. "Ada yang berubah dan ada yang tidak. Kalau yang eksplorasi enggak bisa kami kurangi. Kalau yang produksi kami kurangi. Tapi kalau produksinya dengan wilayah kecil enggak dikurangi, nanti (kalau dikurangi) mereka malah enggak bisa produksi," kata Sukhyar ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII di Jakarta, Rabu (29/1/2013).

Berdasarkan data, luas wilayah pemegang KK yang tidak berubah setelah dicapai kesepakatan dalam renegoisasi ialah Tambang Mas Sable memiliki luas wilayah mencapai 23.500 hektar. Tambang Mas Sangihe memiliki luas wilayah awal mencapai 82.091.

Berikutnya Mindoro Tiris Emas dengan luas wilayah awal sebesar 9.235 hektar. Irama Mutiara Mining dengan luas wilayah 16.470 hektar. Woyla Aceh Minerals dengan luas wilayah 24.250 hektar. Karimun Granite dengan luas wilayah mencapai 2.761 hektar. Hanya satu KK yang luas wilayahnya menciut yakni Iriana Mutiara Indeburg dengan luas wilayah awal 108.600 hektar dan diciutkan menjadi 95.280 hektar.

Sedangkan data luas wilayah PKP2B yang tidak mengalami perubahan yakni Selo Argokencono Sakti dengan luas wilayah 12.010 hektar. Banjar Intan Mandiri dengan luas wilayah mencapai 6.625 hektar. Dharma Puspita Mining dengan luas wilayah 2.811 hektar. Mandiri Inti Perkasa dengan luas wilayah 9.240 hektar.

Selanjutnya Tanjung Alam Jaya dengan luas wilayah 6.038 hektar. Batu Alam Selaras dengan luas wilayah 8.139 hektar. Ekasatya Yanatama dengan luas wilayah 5.587 hektar. PD Baramarta dengan luas wilayah 2.622 hektar. Kadya Caraka Mulia dengan luas wilayah 4.628 hektar.

Jorong Barutama Grestom dengan luas wilayah 9.556 hektar. Lima PKP2B yang mengalami penciutan luas wilayah yakni Abadi Batu Bara Cemerlang dengan luas wilayah awal sebesar 18.950 hektar menjadi 15.000 hektar. Selo Argokendali dengan luas wilayah awal 20.200 hektar dan diciutkan menjadi 15.000 hektar. Barapramulya Abadi dengan luas wilayah awal 20.000 dan diciutkan menjadi 15.000 hektar.

Berikutnya Trubaindo Coal Mining dengan luas wilayah awal 23.650 hektar menjadi 22.687 hektar. Kartika Selabumi Mining dengan luas wilayah awal 17.550 hektar diciutkan menjadi 15.000 hektar. Seluruh luas wilayah ini telah disetujui Kementerian ESDM sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan.

Lebih lanjut Sukhyar menjelaskan dua pemegang KK mengajukan permohonan terminasi dengan alasan finansial. Dia tidak membeberkan lebih lanjut masalah finansial yang dihadapi oleh kedua pemegang KK tersebut.

Sukhyar hanya menyebut wilayah tambang kedua KK ini akan masuk dalam Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Berdasarkan data yang diperoleh, kedua KK ini masih dalam tahap eksplorasi komoditas emas yakni Matili Bakti Mining dan Irja Eastern Mineral. Sedangkan satu KK yang sudah diterminasi pemerintah yakni PT Koba Tin.