MaTa Laporkan Kasus Dugaan Korupsi Di Kabupaten Aceh Utara

AJP.Com, Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melaporkan kasus dugaan korupsi  pinjaman daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2009 pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe senilai Rp 7,5 miliar ke Kejaksaan Tinggi Aceh.

Demikian isi rilis yang disampaikan oleh MaTA Rabu (29/1/2014). Menurut Baihaqi, koordinator bidang advokasi korupsi, laporan kasus ini merupakan laporan kedua yang dilaporkan MaTA terkait kasus yang sama dimana sebelumnya MaTA sudah pernah melaporkan kasus ini ke Kejati Aceh pada Desember 2012. Laporan kedua ini untuk menyerahkan bukti-bukti tambahan hasil investigasi MaTA terkait kasus tersebut. Penyerahan laporan dan Alat Bukti tambahan ini bertujuan membantu pihak Kejati Aceh dalam percepatan kasus tersebut. Laporan ini disampaikan pada Bagian Persuratan di Kantor Kejati Aceh.

Baihaqi juga menuliskan, Berdasarkan hasil investigasi MaTA, pinjaman daerah Kabupaten Aceh Utara pada Bank BPD Aceh cabang Lhokseumawe pada awalnya direncanakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tahun 2009 karena pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan tahun 2009. Namun faktanya, pinjaman tersebut tidak dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan sebagaimana rencana sebelumnya, akan tetapi dana tersebut malah dibagi-bagi kepada beberapa oknum dilingkungan pemerintah Aceh Utara dan juga kolega Bupati Aceh Utara pada saat itu..

Hasil analisis MaTA, kasus pinjaman daerah Kabupaten Aceh Utara pada Bank BPD Aceh tahun 2009 sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 dan pasal 3. Pertama ; Aspek Melawan Hukum. Pinjaman daerah Kabupaten Aceh Utara pada Bank BPD Aceh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dalam Pasal 9, yang menyebutkan setiap penerimaan pinjaman daerah: (a) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau (b) dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah. Fakta dilapangan, pinjaman tersebut tidak dimasukkan dalam rekening daerah akan tetapi di masukkan ke rekening giro pribadi milik oknum dilingkungan setdakab Aceh Utara.

Menurut analisis MaTA, kasus pinjaman daerah Kabupaten Aceh Utara pada Bank BPD Aceh tahun 2009 sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 dan pasal 3. Pertama ; Aspek Melawan Hukum. Pinjaman daerah Kabupaten Aceh Utara pada Bank BPD Aceh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dalam Pasal 9, yang menyebutkan setiap penerimaan pinjaman daerah: (a) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau (b) dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah. Fakta dilapangan, pinjaman tersebut tidak dimasukkan dalam rekening daerah akan tetapi di masukkan ke rekening giro pribadi milik oknum dilingkungan setdakab Aceh Utara.

Kedua; Aspek Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara. Pada awalnya, pinjaman yang dilakukan oleh  oknum lingkungan setdakab Aceh Utara atas perintah Bupati akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun 2009, namun faktanya pinjaman tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pembangunan sebagaimana rencana sebelumnya, akan tetapi dana pinjaman tersebut diberikan kepada beberapa oknum. Disini jelas daerah dirugikan karena pinjaman tersebut digunakan untuk oknum-oknum tertentu padahal pinjaman tersebut dilakukan atas nama pemerintah Aceh Utara.

Ketiga; Aspek Menyalahgunakan Wewenang. Oknum yang diindikasikan terlibat dengan kewenangannya masing-masing melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan daerah. Keempat ; Aspek Memperkaya Diri Sendiri, Keluarga, Golongan, dan atau Koorporasi. Dalam kasus ini, MaTA mensinyalir terdapat 7 (tujuh) orang oknum yang diindikasikan terlibat dan mereka merupakan oknum-oknum kolega dari Bupati Aceh Utara pada saat itu yang mendapat kucuran dana pinjaman tersebut.

Berdasarkan catatan MaTA, sedikitnya sudah 15 (lima belas) orang saksi yang diperiksa oleh Kejati Aceh, namun hingga belum ada tersangka yang ditetapkan. MaTA berharap, dengan penyerahan laporan dan bukti tambahan ini dapat menjadi masukan bagi Kejati Aceh untuk mempercepat proses pengungkapan kasus ini. Selain itu, MaTA juga berharap agar Kejati Aceh juga memasang target waktu penyelesaian kasus yang merugikan daerah ini sehingga publik tidak menilai Kejati Aceh bermain-main dalam pengungkapan kasus ini. (Ril)