Partai Nasdem Tolak Dana Saksi Parpol dari Pemerintah


AJP.Co, Jakarta - Partai Nasdem menolak dana saksi pemilu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, pemerintah menyetujui usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membiayai saksi partai politik di TPS.
Masing-masing partai politik peserta pemilu akan mendapat jatah sebesar Rp58,3 miliar per partai.

"Nasdem menolak semua dana parpol yang dibiayai negara," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, saat menggelar konferensi pers di Hotel Mencure Ancol, Jakarta, Sabtu 14 Januari 2014.

Rio mengatakan, partainya hadir sebagai peserta pemilu 2014 bukan untuk membebani rakyat dengan menggunakan dana APBN bagi saksi partai politik di TPS. Apalagi, saat ini sejumlah daerah di Indonesia tengah mengalami bencana alam banjir, gempa bumi, dan gunung meletus.

"Kami berharap dana Rp58 miliar itu digunakan untuk kepentingan masyarakat yang susah sekarang. Itu lebih meringankan bagi masyarakat," ujar Rio.

Dia menilai, kebijakan pemerintah mendanai saksi partai politik di TPS tidak adil. Karena, menurut dia, itu bagian dari tanggung jawab partai politik. Meski begitu, Nasdem, Rio melanjutkan, tak ingin mengomentari partai lain yang tetap mengambil dana itu.

"Kalau negara ikut membantu, saya pikir partai itu menjadi beban. Partai yang ikut pemilu 12 partai. Kami tidak mengomentari partai lain," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pengawasan pemilu legislatif kepada Bawaslu sebesar Rp1,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp800 miliar untuk pembiayaan pengawasan pemilu. Adapun Rp700 miliar untuk pembiayaan saksi partai politik pada saat hari pemungutan suara.