Partai PDI Perjuang Sepakat Penggabungan Pemilu Pada Tahun 2019

AJP.Com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, menilai penggabungan antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden tak bisa dilakukan tahun ini. Pramono berharap, penggabungan dilakukan untuk Pemilu 2019.

"Persiapan Pemilu 2014 sudah jauh dan sekarang sudah masuk sosialisasi bagi calon yang ada," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (22/1/2014). Jika dipaksa diberlakukan tahun ini, ia khawatir akan memicu kegaduhan serta meningkatkan tensi politik.

Pramono menyampaikan pendapatnya itu menyusul kemungkinan dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Uji materi diajukan calon presiden dari Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan, pemilihan umum akan mundur jika gugatannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum untuk DPR, DPD, dan DPRD yang semula dijadwalkan pada 9 April akan mundur tiga bulan.

Mundurnya pemilu merupakan implikasi dari gugatan penghilangan ambang batas perolehan suara legislatif untuk pencalonan presiden. Jika ini terjadi, Pramono menuturkan, persaingan dalam pencalonan akan semakin ketat. Dia mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. Implikasi putusan itu baru dirasakan sekarang, yakni munculnya banyak wajah baru tanpa pengalaman legislasi dan korupsi yang makin menjadi-jadi.

"Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi Mahkamah kedepannya," katanya. Penggabungan pemilihan umum juga berdampak besar. Salah satunya adalah membengkaknya biaya calon legislator, apalagi jika pemilu legislatif diundur hingga Juli 2014 bersamaan dengan pemilu presiden.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Ali Maschan Moesa mengingatkan syarat pencalonan presiden sekarang sangat berat. Dia tidak yakin partai politik bisa memenuhi angka 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. "Saya yakin tak ada satu partai yang bisa memenuhi syarat ini," ujar ali (hel)