Pemilu 2014, Tiga K : Kekayaan, Keberuntungan dan Kualitas


TAHUN 2014 adalah tahun politik, dimana para Capres-Cawapres mengkampanyekan visi dan misi mereka ketika memegang tampuk kekuasaan di negeri ini. Sebagian dari nama yang telah mencuat masih diisi oleh wajah-wajah lama, sebut saja Megawati Soekarno Putri, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Prabowo, Wiranto dan sederet nama lain.

Kendati demikian, sederet nama lain yang lebih fresh bermunculan seperti Joko Widodo. Khususnya Jokowi saat ini selalu dikaitkan dengan bursa presiden. Ditambah lagi dengan pedangdut kondang H.Rhoma Irama, si anak singkong Chairul tanjung, dan Dahlan Iskan yang namanya lebih merakyat karena sering memberikan ceramah motivasi di depan masyarakat.
Berbagai cara dan strategi kampanye di usung sedemikian rupa, mulai dari cara kuno dengan memasang spanduk dan baliho, adapula melalui quiz yang ditampilkan stasiun televisi, hingga yang lebih kreatif mengikuti perkembangan teknologi yaitu kampanye via android, dan eksis di berbagai stasiun televisi plus dengan “wara-wiri” nya di internet.

Melihat pola kampanye tersebut, terlihat ada unsur menetapkan pemuda sebagai salah satu target utama yang memang jumlah suara dan urgensinya tak bisa diabaikan.

Tata cara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden diatur di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 tahun 2004. Salah satu isi penting yang tercantum adalah adanya sanksi bagi calon presiden dan wakil presiden jika terbukti melakukan praktek politik uang, sebagaimana diputus oleh pengadilan, maka pasangan calon tersebut batal demi hukum, kendati mereka sudah menjadi calon terpilih.
Pertanyaanna, adakah pemilu yang bebas dari politik uang? masyarakat sendiri yang dapat menilainya. Realitasnya, semakin banyak orang yang berlomba-lomba mencari kedudukan dan jabatan, mulai dari tokoh masyarakat, politikus, saudagar, artis, hingga orang kaya berijazah illegal.

Pemimpin telah banyak yang keliru dengan posisi mereka dalam konteks yang sesungguhnya yaitu sebagai pelayan bagi rakyat. Sehingga menghalalkan segala cara untuk menyandang gelar orang terhormat, termasuk mengadopsi trend politik uang. Menjajakan “recehan” kepada masyarakat melalui timses masing-masing dengan harapaan mendapat simpati masyarakat.

Tidak sampai di situ, setelah mendapatkan kursi jabatan, langkah selanjutnya memutar otak untuk menutupi dana yang dihabiskan pasca kampanye. Sehingga ada jalan untuk melakukan manipulasi serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Indonesia tercatat sebagai Negara terkorup nomor 5 di dunia, serta peringkat 1 se-Asia Pasifik. Jika ingin bebas dari belenggu KKN, hendaknya dimulai dari pemimpin yang jujur dan bersih.

Belakangan ini, bermunculan imigran dari dunia entertain menuju ranah politik. Hasil survei menunjukkan antusiasme masyarakat cukup besar, sehingga mampu mendudukkan mereka di kursi anggota dewan, Bupati, hingga Gubernur. Tidak tanggung-tanggung, melihat peluang tersebut, semakin besar pula nyali untuk “nyapres ”. Kemungkinan rakyat sudah jenuh dengan para politikus yang hanya mengumbar janji semata. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Umar Al-Mutahahar “Beda Pilkada karo Pil KB, Pil KB nek lali jadi, sedangkan Pilkada nek jadi lali”.

Berbicara seputar leadership, merujuk kepada, Nabi Muhammad Saw sebagai leader utama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sesuai dengan Kalam Allah “laqad kana lakum fii Rasulillahi uswatun khasanah” . Dalam risalah doktoral yang berjudul “MUHAMMAD SAW: THE SUPER LEADER THE SUPER MANAGER”, Syafii Antonio pernah mengulas keholistikan kepemimpinan Rasulullah, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan teladan Rosul tercermin dalam 8 spektrum kepemimpinan yaitu dalam kepemimpinan diri (self leadership &personal mastery), bisnis & entreprenerurship, manajemen rumah tangga, strategi dakwah, kebijakan sosial politik, sistem pendidikan, sistem hukum, dan militer, accepted, dan proven. Holistic karena beliau adalah pemimpin yang mampu mengembangkan kepemimpinan dalam berbagai bidang.

Untuk itu, masyarakat harus jeli dalam memilih pemimpin yang siddiq, benar dalam memimpin, amanah mengemban tanggungjawab, fathanah meliputi kepiawaian dan kecakapan dalam memimpin, mengerti kebutuhan dan permasalahan masyarakatnya serta tabligh yaitu sikap transparansi kepada masyarakat mengenai tindakan/kebijaksaan yang diambilnya selaku pemimpin.

Sebelum menjadi pemimpin, layaknya harus menyadari akan beban dan tanggung jawab yang akan diemban kelak. Idealnya, pemimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Hal ini tercermin dari bagaimana ia mengaplikasikan perintah sang Ilahi. Logikanya, bagaimana ia akan mampu memimpin negara dengan berjuta umat, sedang ia belum konsisten memimpin dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan.

Pesta demokrasi 2014 seyogianya diwarnai dengan tema Luberjurdis, sehingga mampu meng-upgrade pempimpin yang berkualitas, bukan polaritas. Tetapi hendaknya masyarakat bercermin dahulu, karena Presiden bukan Superman. Yahya (2004: 16) menyatakan bahwa : Kalau masyarakat suatu negeri bertaqwa, maka Insya Allah yang muncul adalah pemimpin yang bertaqwa pula. Telah menjadi kaidah bahwa pemimpin adalah cerminan dari orang-orang yang dipimpin secara umum. Jadi kalau mau pemimpin yang baik maka perbaiki rakyat dan masyarakatnya terlebih dahulu.[]

Oleh : SUSANTI
Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Teknik, Jurusan Informatika Universitas Malikussaleh