PT SPS Akan Pulihkan Lahan Yang Terbakar

AJP.Com, Banda Aceh - PT Surya Panen Subur (PT SPS) menegaskan komitmennya untuk menjadikan 5.000 hektare dari lahan Hak Guna Usaha (HGU)-nya di wilayah Nagan Raya sebagai wilayah konservasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihak KLH menggugat PT. SPS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara perdata 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel terkait pembakaran lahan gambut.

Konservasi lahan tersebut sudah dilakukan sebelum Hakim Mediator Yuningtyas Upiek pada sidang mediasi menyarankan agar PT SPS melakukan pemulihan terhadap lahan bekas terbakar, sekalipun kebakaran tersebut bukan disebabkan pihak PT SPS.

Langkah tersebut merupakan wujud pemulihan lingkungan dan bisa diajukan dalam proposal mediasi pada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Menanggapi arahan tersebut, Direktur Utama PT SPS, Eddy Sutjahyo Busiri yang mengikuti langsung proses mediasi. Menurutnya api kebakaran hanya di permukaan lahan (surface fire), sehingga hanya merusak tanaman sawit di atasnya dan tidak mengganggu lahan gambut di bawahnya.

Setelah terjadinya kebakaran pada bulan Maret 2012 lalu itu, PT SPS mendatangkan sejumlah ahli dari berbagai lembaga penelitian dan universitas untuk melakukan kajian dan saran atas terbakarnya sebagian besar lahan yang luasnya sekitar 1.000 hektare yang telah ditanami pohon sawit.

Menurut Eddy Busiri, PT SPS telah melakukan penggantian tanaman dan tindakan pemulihan.

"Tanpa diminta pun PT SPS sudah melakukan pemulihan karena itu lahan usahanya. Sehingga sejak 2 tahun lalu keadaan lahan sudah pulih dan secara kasat mata tanaman sawit dan cover crop pakis-pakisan tumbuh subur di lahan itu," kata Eddy lebih lanjut, Selasa malam (28/1/2013).

Dalam sidang mediasi ini, PT SPS tetap mengajukan proposal mediasi, yakni bermaksud mencadangkan sekitar 5.000 hektare dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk dijadikan lahan kawasan konservasi bagi perlindungan flora, fauna, dan habitat yang ada. Lahan tersebut belum sama sekali digarap PT. SPS.

"Perusahaan tidak hanya menyerahkan lahan, namun juga turut aktif dalam melakukan konservasi bekerjasama dengan BKSDA Aceh dan LSM atau kelompok masyarakat peduli lingkungan. Selain menjadi wilayah konservasi, jika dimungkinkan lahan itu juga dijadikan tempat wisata lingkungan, karena tempatnya pun dekat dengan pantai," lanjut Eddy menjelaskan detil rencananya.

Proposal konservasi ini disusun setebal 31 lembar dan telah diserahkan pada persidangan tersebut.

Usai persidangan Selasa (28/1/2014), yang berlangsung cepat  dan beragendakan mendengarkan tanggapan KLH dan terpaksa ditunda karena pihak KLH tidak menghadirinya.

"Upaya dan usulan tersebut merupakan proyek percontohan karena perusahaan sawit berkomitmen dengan pelestarian lingkungan dengan mengkonservasi ribuan hektar lahan HGU yang notebene memiliki nilai investasi yang besar. Selain itu, program ini juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh, selain bisa menjadi obyek penelitian bagi akademisi dan pemerhati lingkungan dalam dan luar negeri," jelas kuasa hukum PT SPS, Rivai Kusumanegara. 

"Mungkin ini baru pertama kali terjadi di Indonesia dan seharusnya mendapat dukungan pihak Kementerian Lingkungan Hidup,” ucap Rivai.

Kuasa hukum KLH, Bobby Rahmat masih mempelajari dan belum memutuskan terkait sikapnya mengenai proposal PT SPS tersebut.  Pihak kuasa hukum KLH maksimal punya waktu 40 hari sebelum memutuskan sikapnya.

Perkara ini kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan atas perkara dugaan pembakaran kebun milik PT SPS seluas 1.200 hektare. KLH menggugat SPS membayar kerugian sejumlah Rp 302 miliar.