Akan Dibekukan, Bawaslu Aceh Minta Gubernur Zaini Bersikap Bijaksana


AJP.Com, Banda Aceh - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, Asqalani, mengatakan dirinya berharap kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah dapat bersikap arif dan bijaksana, dalam mengambil keputusan terkait pembekuan dan penarikan seluruh fasilitas Pemerintah Aceh yang digunakan Bawaslu Aceh saat ini.

"Kami yakin Gubernur Aceh selaku orang tua kami, akan bersikap arif dan bijaksana dalam memutuskan persoalan ini," kata Ketua Bawaslu Aceh Asqalani, Kamis (6/2/2014) malam, menanggapi kesepakatan Komisi A dan Jajaran Pemerintah Aceh mengenai pembekuan dan penarikan fasilitas Bawaslu Aceh bentukan Bawaslu RI.

Bawaslu Aceh, kata Asqalani, dalam bekerja bukan untuk mementingkan persoalan pribadi, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Aceh agar terselengaranya pemilu yang demokrasi dan bersih di Aceh.

"Saat ini sejumlah pegawas pemilu di seluruh kabupaten/kota hingga tingkat desa sudah bekerja, dimana tahapan-tahapan pemilu juga sudah terlaksana dan saat ini sudah diambang pintu hari pemilihan dan pemungutan suara. Di sejumlah daerah di Aceh juga sudah banyak pelanggaran pemilu, seperti di Aceh Utara. Jika tidak ada pengawas pemilu, maka dikhawatirkan pemilu di Aceh tidak akan berjalan sesuai demokrasi dan yang diharapkan masyarakat, serta akan merepotkan penyelenggara pemilu karena tidak ada yang memberikan kepastian hukum kepada KIP, terkait penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu," ujar Asqal.

Sementara itu mengenai penarikan sejumlah fasilitas Pemerintah Aceh, Asqalani menyatakan dirinya belum dapat berkomentar mengenai hal tersebut.

"Sampai saat ini kami belum tahu apakah nantinya akan ada surat untuk kami soal penarikan fasilitas atau tidak, namun sampai sekarang kami belum menerimanya. Jika memang ada nantinya, maka kami akan melaporkannya ke Bawaslu Pusat dan membicarakan bagaimana langkah yang harus ditempuh," ungkap Asqalani.

Sedangkan soal himbauan DPRA terkait Bawaslu Aceh tidak mengambil keputusan terkait Pemilu hingga persoalan tersebut selesai, Asqalani menyatakan dirinya hingga saat ini masih memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan Bawaslu Aceh, yang diberikan Bawaslu Pusat.

"Jika memang nantinya Bawaslu RI mengeluarkan keputusan lain untuk pembatalan SK ini, maka kami akan berhenti kerja. Namun untuk saat ini kami akan terus bekerja untuk mengawasi pemilu di Aceh," imbuhnya.

Asqalani berharap, dalam musyawarah DPRA dan Bawaslu RI yang difasilitasi Mendagri nantinya, dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dari kedua belah pihak, agar pengawasan Pemilu di Aceh dapat terlaksana dengan dengan baik, demi terciptanya pemilu yang demokrasi di Aceh.

Sebelumnya diberitakan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama dengan Pemerintah Aceh sepakat untuk membekukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh bentukan Bawaslu Republik Indonesia (pusat) serta menarik sejumlah fasilitas Pemerintah Aceh yang digunakan komisioner Bawaslu saat ini.(Reza Gunawan).