Kejari Blangpidie ; Pencairan 20 Persen Oleh Sekda Abdya Menyalahi Aturan


AJP.Com, Blangpidie - Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Blangpidie menilai tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ramli Bahar untuk mencairkan uang proyek pengadaan Alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Teuku Peukan (RSUTP) sebesar 20 persen dari jumlah keseluruhan anggaran Rp. 6,3 milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak memiliki dasar hukum dan melanggar aturan.

Hal tersebut dikatakan Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Blangpidie, Umar Zakar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Adnan Sitepu, SH kepada sejumlah wartawan dikantor kejari Blangpidie, Kamis (6/2/2014).

Menurut Kasi Pidsus, Adnan Sitepu, SH, berdasarkan aturan, Anggaran yang bersumber dari APBN, tidak boleh dilakukan amprahan jika Kuasa pengunan Anggaran (KPA) tidak dilengkapi dengan surat pelimpahan wewenang (pendelagasian) dari kementrian Kesehatan RI.

“Hasil pemeriksaan kita beberapa hari lalu, Sekda Ramli Bahar yang merangkap jabatan KPA di RSUTP tidak ada pendelegasian dari Kementrian, ini melanggar aturan,” sebut Adenan Sitepu.

Adenan juga menyebutkan, tidak ada aturan yang membolehkan rangkap jabatan sebagai KPA.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Sekda Ramli Bahar semasa merangkap jadi KPA di RSUTP hanya berdasarkan SK Bupati Abdya. di dalam SK tersebut tidak tercantum surat pendelegasian dari Kementrian yang terkait,” ujar adenan.

Menurutnya, jika tidak dimiliki surat pendelegasian dari Menkes RI, Ramli Bahar tidak sah menjadi KPA di Rumah Sakit RSUTP tersebut.


“SK yang dikeluarkan seorang Bupati itu hanya berlaku hanya untuk penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan untuk penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN harus ada surat pendelegasian dari kementerian yang terkait,” jelas Adenan. (putra)