Mensesneg Dukung dana Saksi Parpol Ditanggung Negara


AJP.Com, Jakarta  - Pemerintah seakan mengabaikan desakan untuk menghentikan pembahasan mengenai dana saksi parpol pada Pemilu 9 April 2014. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi menegaskan, dana sekitar Rp660 miliar untuk bantuan honor saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS) tidak diperuntukkan untuk parpol.

“Ada yang anggap dana parpol untuk parpol, bukan, itu untuk pengawasan untuk akuntabilitas pemilu, bukan untuk parpol. Dana tersebut untuk pengawas, untuk saksi-saksi agar kualitas pemilu dan demokrasi lebih bagus. Jadi keliru, kalau dana itu dianggap untuk parpol,” kata Sudi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Padahal Sebelumnya, Pranistara Wiroso melalui laman change.org, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dana saksi parpol di tiap TPS saat Pemilu 2014. 

"Sbagai pemilik sah APBN, sudah selayaknya masyarakat meminta Presiden SBY untuk membatalkan penggunaan APBN untuk membiayai parpol, dalam hal ini saksi TPS," Kata Wiroso.

Wiroso dalam laman change.org. memaparkan beberapa alasan penolakan dana kampanye yang ditanggu oleh pemerintah diantaranya. Pertama, tidak mendidik parpol yang tidak malu-malu 'mengemis' dari rakyat. Kedua, membuktikan ada parpol yang tidak kompeten dalam mengurus dirinya sendiri, dalam hal ini pembiayaan saksi TPS, karena harus 'mengemis' dari rakyat. Ketiga, jika ini berlanjut, maka parpol tidak ada bedanya dari benalu yang hanya menggerogoti APBN.