Hari Perempuan Se-Dunia, GPA Desak Gubernur Aceh Buat Qanun Perlindungan Perempuan

Banda Aceh - Puluhan perempuan Aceh yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Aceh (GPA) mendesak pemerintah melahirkan kebijakan (Qanun) yang dapat memberikan perlindungan dan mengakomodir kebutuhan perempuan korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual.

Hal itu disampaikan salah satu perwakilan perempuan Aceh saat menggelar aksi menyambut Hari Perempuan Internasional (International Womens Day) di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Sabtu (8/3/2014).

Dalam aksi itu, mereka membawa sejumlah poster yang berisikan penolakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk apapun. Mereka juga mengenakan stiker di kepalanya berbentuk telapak tangan bertuliskan "Strong hands stop violence against women and girls".

Koordinator aksi Rukiyah Hanum  mengatakan, memperingati Hari Perempuan Internasional setiap tahun sebagai bentuk memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak khususnya di Aceh.

"2014 merupakan tahun terakhir pembahasan undang-undang kekerasan seksual (prolegnas 2010-2014)," teriaknya.

Selain itu, di tahun 2014 juga merupakan tahun politik, dimana seluruh anggota dewan akan dipilih secara serentak di seluruh Indonesia.

"Untuk memastikan bahwa isu kekerasan seksual ini menjadi pemahaman dan agenda bersama, maka menjadi penting guna mengintegrasikan ide-ide ini kepada para calon legislatif perempuan di Aceh," ujarnya.

Begitu juga para petua-petua adat perempuan, yang harus diakui merekalah orang-orang terdepan yang sering mendapatkan pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di komunitas.

Menurut Rukiyah, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Aceh dari tahun-ke tahun selalu meningkat.

Sementara aspek pelayanan dan perlindungan yang seharusnya diberikan pada korban belum terpenuhi oleh pemerintah, dan ini sangat disayangkan.

"Kasus kekerasan Tahun 2014 meninggal, Hal ini sesuai dengan pendataan yang dilakukan Jaringan Pemantau Aceh (JPA), pada 2013 dimana terdapat 231 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," Ujarnya.

Sedangkan pada Tahun ini, lanjutnya, pihaknya sudah menfasilitasi sekitar 355 kasus kekerasan terhadap perempuan.

"143 di antaranya merupakan kekerasan seksual, 70 kasusnya kekerasan seksual terhadap anak perempuan," paparnya.

Kasus-kasus ini meningkat tajam dari data dua tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 27 kasus. Sedangkan di tingkat nasional, yakni yang tercatat di Komnas Perempuan  tahun 2012 terdapat 4.336 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan.

"Jumlah ini merupakan fenomena gunung es, yang hanya terlihat dipermukaannya saja, dimana kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih tinggi," kata Hanum.

Untuk itu, pemerintah diminta menyediakan fasilitas pelayanan terpadu yang didukung sumber daya manusia serta anggaran, baik untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual maupun memenuhi hak-hak korban. (habibi)