Jelang Pemilu 2014, Teuku Kamaruzzaman Pinta Rakyat Harus Cerdas Memilih

Banda Aceh - Teuku Kamaruzzaman, Pria berumur 53 tahun ini memulai dunia pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Setwilda Kabupaten Aceh Utara. Namun, status PNS hanya dijalani hanya selama tiga tahun saja, yaitu  dari  tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Pada waktu yang sama, dia juga menjadi Penasehat Hukum Praktek ( Lawyer ).

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, membawanya sebagai pengacara.Ampon Man nama sapaan Teuku Kamaruzzaman beliau tamat sebagai sarjana hukum di Universitas yang berada di Banda Aceh pada tahun 1989.

Selain menjadi penasehat hukum, dia juga menjadi pengusaha dan menjalankan beberapa perusahaan. Ia juga dikenala Sebagai pengusaha, Teuku Kamuzzaman dipercaya sebagai Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1996 hingga tahun 1999. Diorganisasi pengusaha yang lain, dia dipilih sebagai  Ketua Bidang Hukum, Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia GAPENSI Aceh Utara, pada tahun 1995  sampai dengan tahun  2000.

Selain aktif diorganisasi profesi, pria yang lahir 20 September 1950 ini juga aktif di organisasi kemasyarakatan sehingga dipercaya sebagai ketua organisasi Pemuda Pancasila ( PP ) Cabang Aceh Utara pada tahun 1996. Pada akhir tahun sembilan puluhan,kondisi keamanan di Aceh mulai memanas.Konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia memasuki babak baru. Tuntutan keadilan,hukum,  pemerataan ekonomi dan tuntutan untuk lepas  dari Indonesia semakin menguat. Kala itu,pembunuhan,penculikan dan penghilangan secara paksa semakin merajalela dan terkesan tak ada yang berusaha untuk menghentikannya. Aceh bagaikan  negeri yang tak bertuan.

Kondisi tersebut membuat ayah satu anak ini gerah.Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan aksi bruntal yang semakin menjadi jadi itu. Dia bekerja keras untuk menghentikan situasi yang tidak menentu ini dengan berbagai cara, mulai dengan  berkirim surat kepada lembaga resmi negara, berdialog dan bersuara lantang untuk menghentikan kekerasan negara kepada rakyat.

Sebagai ketua organisasi Pemuda Pancasila, T.Kamaruzzaman juga berusaha untuk  memperoleh bantuan dan dukungan dari Pemuda Pancasila pusat.Namun harapannya  tidak terjawab.Ampon Man menilai, Pengurus organisasi PP pada tingkat nasional tidak mampu mengatasi persoalan yang ada. Dia kecewa, sehingga dia membubarkan organisasi PP di Aceh Utara pada tahun 1999.

Pembubaran organisasi Pemuda Pancasila cabang Aceh Utara ini, membuat anggota PP Pusat dan propinsi tetangga meradang. Mareka marah dan ratusan preman simpatisan organisasi itu datang ke Lhokseumawe untuk memburu Pon Man.” Preman preman itu ingin membunuh Pon Man,” kata seorang sumber  yang mengatahui peristiwa itu, Sabtu 28/12/13.

Bukannya takut, bersama beberapa  temanya, Pon Man  mendeklarasikan sebuah lembaga lain, yaitu Persatuan Rakyat Aceh ( PRA).Untuk menegasnya sikapnya, organisasi PRA memilih warna merah,putih dan hitam pada lambang dan nama organisasi PRA.Tiga warna tersebut indentik dengan warna bendera organisasi GAM.

Sejak saat itu, dia semakin keras menyampaikan tuntutan dan kritikan kepada pemerintah pusat.Dia mulai menunjukkan sikap penentangan atas kebijakan  Jakarta terhadap Aceh secara terang terangan.Sikap perlawanan ini diungkapkan  dalam sejumlah seminar dan diskusi. Dia juga bersuara lantang hingga ke gedung parlemen di Senayan, Jakarta.Dia menjawab lugas dan tegas atas semua cercaan pertanyaan yang di ajukan oleh anggota DPR/MPR Indonesia . Pon Man juga berbicara lantang kepada  media massa yang mewancarainya.

Perlawanan kepada Indonesia juga dia tunjukan dengan aksi, yaitu  memasuki kantor kedutaan Kerajaan Belanda, di Jakarta pada tahun 2000. Teuku Kamaruzzaman bersama 12 orang  lainnya meminta agar Negara Belanda  mencabut maklumat perang  kepada Kerajaan Aceh yang dikeluarkan pada  18 Maret 1873.Aksi tersebut merupakan salah  satu peristiwa  yang membuat konflik Aceh menjadi “persoalan internasional”.

Sejak peristiwa itu,  Ampon Man mulai terancam sehingga ia harus hidup dan tinggal dengan cara berpindah pindah tempat. Ketika konflik Aceh memasuki fase yang berbeda, Ampon Man dipercaya sebagai Ketua Komite Bersama Aksi Kemanusiaan Unsur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Proses Perundingan Jeda Kemanusiaan ( Humanitarian Pause ) pada  Juni 2000 hingga  Juli 2001.

Selanjutnya,dalam Proses Perundingan Cessetions of Hostilities Agreement (CoHA), antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM,  T.Kamaruzzaman diangkat sebagai Ketua Bidang Verifikasi Joint Security Council Unsur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Desember 2002 sampai  Mei 2003. Kedua proses perundingan ini   difasilitasi oleh Henry Dunant Centre Geneva.

Namun proses perundingan CoHA tidak berjalan sesuai harapan dan berhenti di tengah jalan. Para pihak menarik diri dalam proses perundingan sehingga pertikaian antara GAM dengan Pemerintah  Aceh kembali berkecamuk.

Akibatnya, Teuku Kamaruzzaman dan sejumlah anggota tim perundingan dari perwakilan GAM ditangkap  oleh aparat keamanan Indonesia. Kamaruzzaman dijebloskan kedalam sel tahanan.Dari hukuman selama 13 tahun,dia merasakan lebih dari dua tahun dinginnya penjara Suka Miskin, Bandung , Jawa Barat.

Dia dan anggota GAM lain dibebaskan dari  penjara setelah organisasi GAM dan Pemerintah Indonesia bersepakat untuk berdamai pada tanggal 28 agustus 2005, di Filandia. Perjanjian damai  itu disebutkan dengan nama MoU Helsinky.

Pada masa damai ini, Pon Man tetap berkibrah untuk membangun Aceh secara bersama sama.  Dia berkiprah di  Lembaga Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD- Nias sejak tahun 2005 hingga tahn 2009. Dalam kurun waktu tersebut, Pon Man dipercaya pada tiga jabatan yang berbeda, yaitu Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Perselisihan, Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD  Nias dan Staf Ahli Bidang Strategi Pembangunan Aceh Masa Depan.

Setelah BBR NAD-NIAS dibubarkan, Ampon   menjadi Vice - Chairman The Consortium of New Aceh – Konsorsium Aceh Baru, Members of Board, International Centre on Aceh and Indian Ocean Studies ( ICAIOS ) . Di mengabdikan dirinya di lembaga sejak 2009 sampai  sekarang.

Sebagai sarjana hukum, sejak tahun hingga sampai  saat ini aktif sebagai Managing Partners di Kantor Hukum Teuku Kamaruzzaman & Partners Legal Counsellors, Corporate Law Firm , yang beralamat di Jalan SMA Fajar Harapan Nomor 3, Ateuk Jawo, Kecamatan   Baiturahman, Banda Aceh.

Puaskah dia dengan kondisi Aceh saat ini ? “ Tidak,saya tidak puas karena  belum semua akar persoalan yang terjadi Aceh diselesaikan. Persoalan  hukum belum tuntas karena masih banyak orang yang belum memperoleh keadilan. Masalah  ekonomi dan  pendidikan,Aceh masih terjajah.Begitu juga dengan beberpa  poin MoU Helsinky  belum dituntaskan. Ini menjadi pekerjaan saya, pekerjaan Anda  dan pekerjaan kita semua untuk menyelesaikan persoalan persoalan ini”, kata Pon Man.

Dengan posisi hubungan Aceh dengan Indonesia saat ini, maka masuk ke parlemen adalah salah satu strategi untuk menyelesaikan persoalan Aceh.” Karena posisi yang strategis ini, maka kita harapkan agar rakyat memilih anggota DPD atau senator yang betul betul mengatahui akar persoalan konflik, memilki visi dan misi yang jelas untuk menjawab kebutuhan daerah Aceh dan keinginan rakyat Aceh,” kata Teuku Kamaruzzaman.