Kalau Aceh dan Papua Ingin Merdeka Bisa Ikut Cara Ini

Jakarta - Tidak adanya penyikapan terhadap krisis Ukraina, bisa dinilai sebagai sebuah bukti kukuhnya Indonesia sebagai negara non-blok. Tetapi bisa juga sikap non-blok atau tidak berpihak tersebut sebetulnya lebih menunjukkan sudah tidak fokusnya lagi SBY sebagai Presiden pada persoalan luar negeri.

Perhatian SBY lebih banyak ke dalam negeri. Celakanya, kalau pergeseran perhatian ini bukan murni alasan formal. Tapi lebih diakibatkan oleh alasan-alasan personal atau pribadi. Masalah bangsa yang dikesampingkan dan yang dijadikan perhatian persoalan yang lebih sarat dengan kepentingan pribadi.

Masalah pribadi yang dimaksud berupa melorot kewibawaan dan kepercayaan rakyat terhadap SBY sebagai presiden. Hal ini akibat Presiden SBY lebih banyak mengurusi Partai Demokrat termasuk persoalan politik yang terkait dengan keluarganya.

Indonesia seperti sindir para pengeritik Presiden SBY, tak ubahnya dengan pesawat, diterbangkan dengan sistem "auto pilot". Indonesia dikelola seperti tanpa pemimpin. Inilah yang antara lain menyebabkan rakyat mulai marah, semakin marah atau menyimpan amarah.

Sadar akan adanya gejala itu, membuat SBY bersikap. Menjelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2014, konsentrasi penuh dialihkan ke dalam negeri. Khususnya mengamankan dan memagari diri dan keluarga dari potensi ancaman, pasca berakhirnya kekuasaan.

Hal ini antara lain tercermin dari pembentukan grup baru dalam Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang tugas mereka mengamankan para mantan presiden dan wakil presiden. Pembentukan itu dicurigai sebagai persiapan SBY menghadapi tibanya hari-hari dia menjadi seorang mantan presiden.

Sebelum pembentukan grup baru di Paspampres, SBY menunjuk pengacara yang tugasnya antara lain melakukan somasi kepada pihak-pihak yang dinilai mencemarkan nama baik SBY dan keluarganya. Penyiapan pengacara ini antara lain untuk mengantisipasi maraknya serangan terhadap SBY dan keluarga melalui berbagai cara seperti lewat media.

Tumbangnya Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych melalui kudeta rakyat sipil atau semacampeople power, semakin memberi alasan dan peringatan. Hal serupa bisa terjadi di Indonesia. Demo kecil-kecilan yang kian hari terus membesar dan berakumulasi menjadi sebuah kekuatan politik, mampu menumbangkan sebuah kekuasaan sekalipun rezim yang berkuasa dipilih langsung oleh rakyat. Yanukovych dan SBY sama-sama dipilih melalui Pemilu.

Mengapa analisa seperti ini mengemuka? Tidak lain karena selama ini bahasa tubuh SBY menunjukkan, beliau sangat kritis atau peduli pada persoalan dan perkembangan internasional.

Kekritisan dan kepeduliannya itu dicerminkan oleh keputusannya yang hampir tidak pernah absen menghadiri berbagai acara dan undangan di luar negeri. Persoalan yang terjadi di sebuah negara kecil di Afrika, sekalipun tak mencuat ke media-media internasional, tapi oleh Presiden RI bisa menjadi 'sesuatu' yang penting.

Krisis Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari lalu, bukanlah persoalan yang 'tersembunyi' di sebuah sudut dunia. Krisis Ukraina sangat terang benderang. Tak satupun media raksasa di dunia yang tidak melaporkan apa yang terjadi di Ukraina.

Lantas mengapa tak ada reaksi dari Presiden RI? SBY dikenal sebagai Presiden yang paling banyak melakukan lawatan ke luar negeri. Ini berarti pengetahuan dan wawasannya terhadap dunia, sangat luas.

Saking banyaknya agenda di luar negeri yang dihadiri Presiden, sekretariat negara akhirnya memutuskan untuk membeli pesawat kepresidenan yang harganya lumayan mahal, sekitar Rp800 miliar. Alasan pembelian pesawat kepresidenan, agar biaya perjalanan Presiden (ke luar negeri) lebih hemat.

Krisis Ukraina, memang bisa saja dianggap sebagai persoalan internal bangsa Eropa. Oleh sebab itu, Indonesia yang berada di Asia Tenggara tak perlu sibuk memperhatikannya. Tetapi masalahnya bukan sesederhana itu. Ketika Amerika Serikat - sebagai negara adidaya menyikapinya dan yang menonjol keinginan kuatnya menyudutkan Rusia, krisis tersebut tidak bisa dianggap enteng.

Penyikapan yang berlebihan oleh Washington terhadap Moskow, sebetulnya merupakan tindakan yang dapat mengancam perdamaian dunia. Kecaman variatif yang dilancarakan Presiden Barack Obama terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin dapat memicu reaksi resiprokal.

Lihat saja sikap Rusia yang langsung menggelar latihan militer, latihan perang di perbatasan Ukraina, di saat kecaman Obama terhadap kehadiran pasukan Rusia di Ukraina berada pada tensi yang tinggi. Hal ini mengisyaratkan, Rusia siap berperang, sekalipun yang dilakukan Amerika Serikat baru terbatas pada ofensif diplomasi plus perang urat syaraf.

Jadi potensi meletusnya perang antara Amerika Serikat dan Rusia, sangat besar. Antara lain karena kedua negara sudah pernah terlibat dalam apa yang disebut Perang Dingin.

Situasi yang dapat menyebabkan pecahnya perang seperti ini, seharusnya dicampuri Indonesia. Kondisi dunia yang sedang mendidih, perlu didinginkan Indonesia. SBY perlu mendinginkan emosi Obama dan Putin. SBY punya akses kepada kedua pemimpin itu, melalui G-20 dan APEC. SBY dan kedua persiden itu saling mengenal.

Putin dan Obama sudah pernah ke Indonesia. SBY juga sudah pernah ke Rusia dan Amerika Serikat. Tak ada alasan bagi SBY menyaksikan dan membiarkan Obama dan Putin bertengkar.

Indonesia perlu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran ini sudah dipesankan oleh para pendiri bangsa melalui konstitusi. Sehingga cukup kuat alasan bagi Presiden untuk juga menyikapi krisis Ukraina.

Terdapat sejumlah pilihan sikap yang bisa dilakukan Indonesia. Mulai dari mengakui atau tidak pemerintahan baru di Ukraina sampai dengan menentang keputusan Rusia yang mengirim pasukannya ke Ukraina Selatan, provinsi Krimea.

Suara-suara yang menyatakan pemerintahan baru di Ukraina, tidak punya legitimasi, perlu disikapi Indonesia. Suara dari Indonesia, negara berpenduduk ke-4 terbesar di dunia, tidak terdengar sekalipun Presiden terguling yang mengasingkan diri di Rusia mengklaim masih sebagai Presiden.

Tak ada alasan bagi Indonesia untuk membisu. Indonesia bisa meminta Amerika Serikat untuk menghentikan provokasinya terhadap Rusia. Bisa juga meminta negara-negara anggota Non-Blok dan ASEAN bersikap.

Pendek kata, tidak ada alasan bagi Indonesia menyaksikan krisis Ukraina dari jauh dan rakyat yang berjumlah 240 juta orang tak perlu diberi wacana atau perspektif oleh pemimpin nasional.

Tidak bermaksud mengada-ada. Hanya saja, jika krisis Ukraina ditelaah secara mendalam, elemen yang menjadi pemicu bergolaknya negara bekas bagian dari wilayah Uni Sovyet itu, memiliki kesamaan dengan Indonesia.

Krisis atau tragedi Ukraina bisa berimbas ke Indonesia. Krimea, provinsi yang beretnis mayoritas Rusia berstatus otonom khusus. Diam-diam ingin memisahkan diri dari Ukraina.

Kesamaan ini terjadi pada provinsi Aceh dan Papua serta Papua Barat.

Sekelompok elit Krimea bahkan sudah memproklamasikan kemerdekaan provinsi tersebut. Mengingatkan sikap serupa yang diusung oleh Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka di Indonesia.

Kalau Krimea bisa melegitimasi kehadiran ribuan pasukan pasukan asing di wilayahnya, karena merasa tidak sejalan dengan pemerintah pusat di Kiev, bukan mustahil hal serupa bisa dilakukan oleh dua provinsi di Indonesia yang disebutkan di atas. Krimea merupakan provinsi terujung di Ukraina.

Keinginan menjadi negara merdeka, dari dua provinsi paling ujung, juga ada di Indonesia. Semangat untuk memisahkan diri dari NKRI, juga terus berproses di provinsi paling Barat (Aceh) dan paling Timur (Papua).

Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Ukraina, juga terjadi di Indonesia. Masalah perbedaan suku dan agama di Krimia, menjadi pemicu perpecahan politik di Ukraina. Persoalan suku dan agama atau yang lazim disebut masalah primordial, juga terjadi di Indonesia.

Sehingga tidak bersikapnya Indonesia terhadap krisis Ukraina, tak bisa dianggap sebagai sebuah persoalan sepele. [Inilah]