MK Tolak Gugatan Yusril Ihza


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusannya telah menolak judicial review UU No. 42/2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mehendra.

Menurut Ketua MK Hamdan Zoelva, pengujian UU Pilpres yang diajukan oleh Yusril ditolak majelis lantaran tidak mempunyai alasan hukum kuat.

"Oleh karena itu dalam pertimbangan tersebut mutatis mutandis (putusan berkaitan) dan berlaku terhadap dalil pemohon tersebut," kata Hamdan saat membacakan putusan digedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Penolakan yang diputuskan MK terkait judicial review UU Pilpres Yusril didasarkan pada putusan MK sebelumnya, yaitu putusan Nomor 14/PUU-X1, bertanggal 23 Januari 2014 yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. MK berdalih, sebelumnya mereka telah memutuskan judicial review UU Pilpres yang diajukan oleh Effendi Ghazali cs. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

Namun, dalam konteks judicial review yang diajukan Yusril, mejelis berdalih pihaknya tidak berwenang untuk menafsirkan pasal-pasal yang digugat oleh Yusril. "Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil a quo tidak beralasan menurut Hukum," lanjut Hamdan.

Sedangkan untuk pasal 9 uu 42/2008 yang berisi tentang ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik yang jumlah kursi DPR atau memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional. Menurut mahkamah, putusan mahkamah nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 januari 2014 maupun putusan mahkamah nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 februari 2009 telah menyebutkan dengan secara tegas bahwa ketentuan a quo merupakan kebijaakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legalpolicy oleh pembentuk UU.

"Adapun dalil-dalil pemohon yang selebihnya terkait pasal 9 UU 42 2008 tidak relecan untuk dipertimbangkan," tutup Hamdan.

Sebelumnya, Yusril hanya meminta MK menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 UU No. 42/2008 tentang Pilpres. Adapun pasal-pasal yang merugikan hak konstitusionalnya tersebut, diuji terhadap norma konstitusi pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 7C dan pasal 22E ayat 1, 2, 3 UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Yusril berpendapat pemilu hanya dilakukan sekali dalam lima tahun, sehingga tidak terpisah antara pileg dan pilpres. Sehingga calon presiden Partai Bulan Bintang (PBB) itu meminta agar setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pileg.

Menurut dia, merujuk pada pasal 22E UUD 1945 yang menyebut pemilu sekali dalam lima tahun, seharusnya pileg maupun pilpres dilaksanakan secara serentak (sekali) pada hari yang sama, dan tidak terpisah sebanyak dua kali. Namun selama ini, pilpres diselenggarakan setelah dilaksanakan pileg. Hal ini hanya ada dalam sistem parlementer bukan republik.

Selain itu, pasal 6A ayat 2 UUD 1945 tak bisa ditafsirkan lain kecuali parpol yang mengusulkan capres berstatus peserta pemilu. Sebab, adanya pasal 9 UU Pilpres soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dimungkinkan parpol peserta pemilu tak berstatus lagi sebagai peserta pemilu, ketika tidak lolos ambang batas pasca pemilu legislatif.

Sementara berdasarkan UU Pemilu Legislatif dan UU Parpol, parpol sebagai peserta pemilu setelah ada penetapan KPU hingga penyelenggaraan semua pemilu selesai.

Karena itu, Yusril meminta tafsir MK mengenai maksud pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E UUD 1945 dengan menyatakan pileg dan pilpres dilakukan secara serentak. Sehingga sejak awal setiap peserta pemilu sudah bisa mengusulkan pasangan capres.(rmo)