DPP-PNA : PNA Kehilangan Suara Lebih Dari 40% Karena Intimidasi Partai Penguasa



Banda Aceh
- Karena mengganggap proses pemilu 2014 tidak berlangsung dengan wajar dan penuh manipulasi, DPP - PNA mengeluarkan press release, bahwa partai mereka kehilangan suara lebih dari 40 persen.

Dalam press release tersebut di katakan bahwa DPP - PNA menuntut hak pilih dan suaranya yang hilang akibat intimidasi dan teror oleh partai penguasa, kecurangan oleh penyelenggara, dan keberpihakan pemerintah, Inilah bunyi Press Release yang di keluarkan oleh DPP – PNA :

Pelaksanaan Pemilu legislatif 9 April 2014 di Aceh telah diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang sangat terbuka, sistemik dan telah menodai pelaksanaan demokrasi di Aceh. Selain pelanggaran, pelaksanaan Pemilu kali ini juga diwarnai kekerasan dan intimidasi baik sebelum pelaksanaan Pemilu maupun di hari pemilihan. Kekerasan terjadi dilakukan baik oleh Partai penguasa maupun pelaksana Pemilu, Pemerintah di setiap tingkatan. Korban utama dari kekerasan, pelanggaran dan kecurangan ini adalah Partai Nasional Aceh. Data Center PNA mencatat lebih 40% suara PNA hilang diakibatkan pelanggaran dikarenakan intimidasi dan manipulasi suara.

Kondisi terjadi khususnya di wilayah Sabang, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhok Seumawe, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Begitu juga dengan kawasan pantai Barat Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya. Saat ini Data Center PNA terus menerima laporan dari saksi diseluruh TPS di Aceh, dan diperkirakan akan terus bertambah.


Secara umum modus yang mengakibat hilangnya suara Partai Nasional Aceh adalah sebagai berikut :

INTIMIDASI DAN TEROR OLEH PARTAI PENGUASA

Sejak proses pembentukan partai hingga menjelang hari pemilihan, PNA senantiasa mendapat teror dan intimidasi dari partai yang berkuasa. Mulai pembunuhan pengurus dan para kader, penganiayaan, ancaman hingga perusakan harta benda yang membuat ruang gerak PNA sangat terbatas. Bahkan salah satu kader kami yang diculik sampai hari ini belum ditemukan. Di basis-basis Partai yang berkuasa, lebih 80% saksi dari PNA tidak bisa bekerja secara maksimal. Bahkan ratusan diantaranya mengundurkan diri karena berbagai ancaman. Intimidasi juga dilakukan kepada masyarakat dan para pemilih agar memilih partai yang berkuasa, sehingga masyarakat tidak bisa menentukan pilihan lainnya.

KECURANGAN OLEH PENYELENGGARA

KIP (Komisi Independen Pemilihan) Propinsi, KIP Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS secara nyata memihak partai Aceh, yang dibuktikan dengan kasus suara yang sudah tercoblos sebelum hari H; upaya memanipulasi suara oleh ketua KIP Aceh Timur; pengarahan oleh KPPS di bilik suara yang terjadi di berbagai tempat, undangan yang tidak dibagi dan pelanggaran lainnya. Kecurangan dari penyelenggara ini dimulai dari proses pengangkatan anggota KIP yang tidak transparan dan hanya mengakomodir calon-calon yang mendukung partai penguasa. Beberapa anggota KIP secara terang-terangan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai yang berkuasa.
Keberpihakan penyelenggara juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Bawaslu pada konferensi persnya Kamis, 10 April 2014.

Ironisnya, penyelenggara pemilu juga tidak mengantisipasi penghitungan suara di malam hari, banyak TPS yang tidak terpasang lampu sehingga harus menghitung dengan senter. Sangat banyak kecurangan terjadi sewaktu penghitungan suara di malam hari.

KEBERPIHAKAN PEMERINTAH

Hilangnya suara PNA juga dikarenakan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak netral dan secara terang-terangan berpihak kepada Partai berkuasa. Keberpihakan tersebut dilakukan dengan mengarahkan dan mengancam PNS, Camat dan aparatur pemerintah lainnya untuk mendukung partai berkuasa. Keberpihakan lainnya dengan menggunakan fasilitas dan program-program pemerintah untuk mendukung partai yang berkuasa. Pembiaran juga dilakukan pemerintah dengan mendiamkan kendaraan berbalut sticker dan atribut Partai Aceh di sekitaran TPS. Ini adalah intimidasi kepada pemilih. Semua ini bukan hanya dilaporkan oleh kader PNA di lapangan, tapi juga ditemukan oleh LSM yang melakukan pemantauan pemilu.

Selain itu ada dugaan partai berkuasa ingin mengklaim kemenangan sampai lebih 50% suara, apalagi Setda Aceh berusaha menutup akses informasi penghitungan suara Biro Pemerintahan kepada publik. Pernyataan Sekda Aceh yang dimuat harian Serambi 11 April 2014 yang menyatakan data Desk Pemilu Pemerintah Aceh tidak boleh diakses juga menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap partai berkuasa.

Dengan berbagai kecurangan dan kekerasan tersebut PNA berharap masyarakat dan seluruh komponen yang ada untuk melakukan pemantauan dan mengontrol hasil Pemilu agar proses demokrasi tidak gagal di Aceh.

Saat ini, Data Center terus menerima laporan dan mencocokkan suara-suara di basis-basis PNA dengan suara yang diperoleh dari hasil Pemilu 2014. Dengan berbagai kecurangan dan kekerasan yang menimpa kami, pimpinan PNA menolak hasil Pemilu 2014 di beberapa kabupaten dan TPS yang terjadi pelanggaran.

Banda Aceh 11 April 2014
IRWANSYAH
KETUA UMUM PARTAI NASIONAL ACEH [PNA]