Rp 2,6 Triliun Dana Tunjangan Guru Di Tahan Oleh Pemda



Jakarta - Tidak ingin di jadikan kambinghitam atas permasalahan keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013, akhir nya memaksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk buka-bukaan soal seluruh dana tunjangan tersebut.

Di ungkap oleh Kemendikbud, ada sekitar Rp 2,6 triliun dana tunjangan guru itu masih ditahan oleh pemerintah daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh mengatakan ada beberapa pemda yang sengaja menunda dengan berbagai alasan, misalnya belum adanya SK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Padahal, kata dia, SK sudah dikeluarkan pihaknya sejak lama.

Mengetahui hal tersebut, Nuh pun menghimbau agar pemda segera menyalurkan tunjangan guru itu. Ia memberi waktu hingga akhir bulan ini. Jika tidak, kata dia, Kemendikbud tidak akan segan-segan melaporkan pimpinan tertinggi dari daerah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ya bagaimana, semua elemen pencairan telah terpenuhi tapi tidak mau mencairkan," katanya di Jakarta, kemarin.

Nuh menuturkan, dana sebesar RT 2,6 triliun itu berada di kas 355 kota/kabupaten di Indonesia. Dana tersebut diketahui masih berada di kas Pemda usai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di dalam laporan BPKP itu juga disampaikan ada sebanyak 122 kota/kabupaten yang justru kekurangan dana untuk pembayaran tunjangan guru tersebut. "Bagi yang kurang tentu akan ditambahi oleh pusat. Tapi yang sisa lebih itu ya tolong segera dibayarkan," ujar M. Nuh. {jpnn}