Tidak Bagi Bagi Kursi ? Pengamat : Jokowi Bohong !



Jakarta - Janji capres Jokowi untuk tidak bagi-bagi kekuasaan jika terpilih menjadi Presiden pada periode mendatang sangat di ragukan. Pasalnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang mendukung Jokowi-JK mengisyaratkan bahwa Kementerian Agama akan menjadi jatah Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, pernyataan Muhaimin itu menunjukkan adanya transaksi politik dalam poros koalisi Jokowi-JK.

"Ya justru transaksi politik sepertinya kuat ada di poros Jokowi-JK. Pernyataan Muhaimin terkait Menteri Agama pasti akan diisi kader NU dari PKB adalah bukti kuat adanya bagi-bagi kursi di kubu Jokowi-JK," ungkap Igor, Selasa (27/5/2014).

Ia menuturkan, politik transaksi dalam koalisi merupakan keniscayaan dalam praktek politik praktis. Oleh karenanya, pernyataan kubu Jokowi-JK yang menjamin tak ada pembagian kekuasaan atau koalisi tanpa syarat adalah suatu kebohongan publik.

Kebohongan publik menjadi terbantahkan jika ternyata pembagian kekuasaan sudah disepakati sebelumnya oleh para partai politik (parpol) pendukung Jokowi-JK.

"Bisa saja di depan panggung politik, para politisi itu mengatakan koalisi yang dibangun adalah 'kerjasama tanpa syarat'. Tapi di belakang layar, ada power sharing yang bekerja. Karena politik adalah sarana merebut kekuasaan untuk menduduki jabatan politik," paparnya.

Igor menilai, logika politik yang dibangun oleh poros PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura terkait 'kerjasama tanpa syarat' hanya sebuah basa-basi politik untuk meraih simpati dan dukungan pemilih. Apalagi, PKB yang merupakan anggota koalisi pendukung Jokowi-JK juga kerap melanggar kesepakatan politik yang dibuatnya.

"Ingkar janji tampaknya sudah jadi model poros Jokowi-JK, yang didukung Muhaimin Iskandar. Kalau tidak, Rhoma Irama dan Mahfud MD tidak akan mungkin menyebrang mendukung Prabowo-Hatta yang lebih jujur dan terbuka," ujar nya. {jpnn}