Jenderal Pendukungnya Dituduh Melanggar HAM, JK Pasang Badan


Jakarta - Calon Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menantang setiap orang yang menuduh tim pemenangannya "melindungi" para purnawirawan tentara yang diduga kuat terlibat pelanggaran hak asasi manusia.

Politisi berusia 72 tahun itu meminta orang-orang yang menuding untuk menunjukkan bukti-bukti anggota tim suksesnya melakukan pelanggaran HAM di masa lalu.

"Mana suratnya? Mana pengadilannya? Dan DKP-nya? Tunjukkan dong mana bukti-bukti. Kalau ada akan kita serahkan ke Komnas HAM," tantang JK ketika ditemui pada acara silahturahmi dengan Paguyuban Pasundan, Bandung, Sabtu (21/6). 

JK malah menyindir lawannya, Prabowo Subianto yang selama ini disebut terlibat penculikan aktivis sebelum Orde Baru tumbang.

"Tapi kalau menculik mahasiswa yang menyatakan pendapatnya, itu baru pelanggaran HAM," tegasnya.

Bicara soal pelanggaran HAM, beberapa jenderal di belakang Jokowi-JK juga disebut berdarah-darah dalam kasus-kasus tertentu.

Misalnya, mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono yang punya cacat dalam kasus Talangsari Lampung dan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan tokoh aktivis HAM, Munir.

Dalam perkara Talangsari, mantan Menkopolkam (almarhum) Sudomo yang pernah diperiksa Komnas HAM mengakui bahwa saat itu yang bertanggung jawab di lapangan adalah Komandan Korem yang dijabat Hendropriyono. Menurut Sudomo, saat peristiwa itu terjadi tidak langsung dibentuk tim investigasi untuk melakukan tindakan. Hal itulah yang menjadi kesulitan. 

Lalu ada Jenderal (Purn) Wiranto, sekarang Ketua Umum Partai Hanura pendukung Jokowi-JK, yang menjabat Panglima ABRI saat terjadi kerusuhan Mei 1998. 

Kemudian, mantan Pangdam Jaya, Sutiyoso, sekarang Ketua Umum PKPI pendukung Jokowi-JK. Dia dianggap sebagai salah satu yang mesti bertanggungjawab untuk peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996, saat ia menjabat Pangdam Jaya.(Rmol)