Minta Jatah Rumah Sebagai Mantan Wapres, JK Ingkari Visi - Misi




Jakarta
-  Lahir nya kebijakan Presiden SBY yang akan memberi jatah rumah bagi para mantan presiden dan wakil presiden RI di nilai bertentangan dengan rasa keadilan publik dan bersifat diskriminatif. Sebab, pada gilirannya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, kebijakan ini tertuang dalam tiga Peraturan Presiden yakni 81/2004, 88/2007 dan 52/2014.

Menurut koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, JK sebagai cawapres Jokowi selaku mantan wapres harusnya menolak jatah rumah dari pemerintah tersebut.

"Permintaan Jusuf Kalla untuk mendapatkan jatah rumah itu sangat bertolak belakang dengan visi dan misi capres-cawapres JKW-JK yang mengajak para pejabat hidup sederhana, menghemat anggaran, menegakkan hidup mewah atau berlebihan," tutur Petrus Selestinus, Jumat (13/6/2014).

Dirinya menegaskan, kebijakan jatah rumah bagi para mantan presiden dan mantan wapres sarat dengan KKN. Presiden SBY harus meninjau kembali kebijakannya tersebut. Termasuk, segera menarik kembali rumah yang sudah terlanjur diberikan kepada para mantan presiden dan wakil presiden itu yang bukan termasuk kategori orang miskin. Apalagi selama mereka menjadi presiden dan wakil presiden, korupsi merajalela tanpa bisa dibendung.

"Pemberian jatah rumah harus dikaitkan dengan prestasi dalam memimpin negara ini, misalnya, berhasil memberantas korupsi., revolusi mental tetapi malah mau hidup mewah," ujar nya. {rmol}