
"Jokowi harus gentleman dong. Dia sudah terbukti tidak mampu mengurus Jakarta, buktinya banyak program unggulannya dijadikan ajang korupsi. Kalau Jokowi tidak mau mundur, berarti dia bukan negarawan. Kasihan anak buahnya di Pemprov DKI yang sering jadi korban kebijakannya yang terburu-buru," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, Minggu (22/6/2014).
Sanusi mengatakan, blusukan Jokowi hanya menjadi kampanye terselubung. Buktinya, sejumlah program yang ditawarkan justru terindikasi merugikan keuangan daerah, seperti kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-budgeting, belanja hibah dan bansos, Kartu Jakarta Pintar, Program Kampung Deret dan belasan program lainnya.
"Mendingan lepasin badan dan lepasin baju, copot seragam dinas dan minta maaf ke seluruh warga Jakarta, kalau dia telah gagal ngurus Jakarta. Ini baru sikap negarawan sejati," ujar Sanusi.
Sebagai catatan, di ulang tahun nya yang ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. {okezone}