Jika Jokowi-JK Ulangi Kesalahan Pendahulu, Konflik Agraria akan Meletus


Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Calon presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK belum memiliki langkah dan syarat politik menuju pelaksanaan reforma agraria.  Hal ini di ungkakan Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin.

"Jika tata kelembagaan agraria Jokowi-JK masih mempertahankan tata kelembagaan agraria era SBY, maka bisa dipastikan Jokowi-JK sulit mewujudkan visi-misinya dalam hal reforma agraria," kata Iwan Nurdin, dalam rilis yang dikirimkan Departemen Kampanye dan Kajian Strategis dan Jurubicara KPA.

Kalau ingin memiliki tekad yang sungguh-sungguh menjalankan agenda reforma agraria demi terciptanya jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, maka Jokowi-JK harus membentuk unit kerja khusus reforma agraria yang langsung berada di bawah naungan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Kedua, Jokowi-JK pun harus membentuk Kementerian Agraria sebagai pembantu Presiden melaksanakan reforma agraria dengan memasukkan soal tata penguasaan, sektoral, administratif dan spesial di bidang kehutanan, pertanahan, pertanian, perikanan-kelautan dan energi.

"Tiga, Jokowi-JK harus membentuk komisi ad-hoc di bidang konflik agraria untuk mengkanalisasi dan mencari objek tanah yang berpotensi didistribusikan kepada rakyat dan menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh," ucapnya

KPA berharap janji-janji politik terkait masalah agraria tidak direduksi dan dibelokkan dari amanat reforma agraria sejati sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

"Jika Jokowi-JK kembali mengulangi kesalahan rezim-rezim sebelumnya dengan meniadakan tekad melaksanakan reforma agraria, maka bisa dipastikan konflik-konflik agraria akan meletus dimana-mana," tegas Iwan. {rmol}