Jika PTUN Kabulkan Gugatan Prabowo, Jokowi Gagal Jadi Presiden



Jakarta - Mimpi Jokowi untuk dilantik sebagai presiden bisa saja pupus, meski MK tetap mengukuhkan putusan KPU yang sebelumnya telah memenangkan Jokowi-JK. Syaratnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Aliansi Advokat Merah Putih, Suhardi Somomoeljono, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

"Kalau PTUN kabulkan gugatan kami, itu artinya pencapresan Jokowi cacat hukum. MPR atau DPR pasti tidak akan bisa melantik Jokowi." kata Suhari.

Tim Advokat Merah Putih telah mendaftarkan gugatan kepada PTUN dengan nomor Perkara 116/PLW/2014/PTUN-JKT sekitar dua pekan lalu.

Dalam gugatan tersebut, pencapresan Jokowi dinilai tidak memenuhi persyaratan yang ada dan telah melanggar Undang-Undang. Sebab, pencapresan Jokowi menabrak pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Padahal disitu jelas tertulis gubernur atau kepala daerah lainnya yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden secara resmi dan tertulis," kata Suhardi.

Namun, saat bertemu Presiden SBY pada tanggal 13 Mei 2014, Jokowi tidak membawa surat izin resmi dan surat dukungan dari partai pengusung untuk maju menjadi calon presiden.

"Nah kemarin itu, faktanya Jokowi mendaftarkan diri sebagai capres pada tanggal 19 Mei 2014. Sedangkan dia ketemu presiden tanggal 13 Mei dan itu pun tidak membawa surat rekomendasi dari partai pengusung. Jadi itu tidak sah bila merujuk pada peraturan pemerintah tersebut," tegas Suhardi. {mol}