Kemungkinan, Masa Jabatan SBY Akan Diperpanjang




Jakarta -  Jika ditemukan pelanggaran hukum yang substantif maka perlu dikeluarkan Perppu guna memperpanjang masa pemerintah saat ini selama maksimal satu tahun.

"Pemerintah yang berkuasa dapat segera mengeluarkan Perppu guna memperpanjang pemerintah selama maksimal satu tahun guna menyelenggarakan Pilpres secara demokratis," kata Ketua Aliansi Advokat Merah Putih (AAMP), Suhardi Somomoeljono di Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Suhardi menjelaskan, beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan KPU di antaranya menabrak aturan yang tertuang dalam UU 42/2008 pasal 7 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di mana, seorang kepala daerah yang ingin maju sebagai calon presiden harus meminta izin kepada presiden. Hal ini diakuinya memang sudah dilakukan Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta, namun tidak seluruhnya.

"Joko Widodo menghadap presiden tanggal 13 Mei 2014 kemudian sehari setelahnya baru dikeluarkan peraturan No 29 Tahun 2014 mengenai tata cara pengunduran diri kepala daerah, tanggal 19 Mei 2014 mendaftar ke KPU sehingga ketentuan tujuh hari tidak dipenuhi," beber Suhardi.

Pelanggaran hukum kedua, lanjutnya, saat KPU melaksanakan rapat pleno untuk menverifikasi data adminisrasi pasangan calon pada 31 Mei 2014 lalu.

KPU dinilainya telah melanggar amanat UU 15/2011 yang menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut dipimpin ketua KPU. Tapi pada kenyataannya yang memimpin Hadar Nafis Gumay selaku pelaksana tugas.

"UU No 15/2011 itu di pasal 7 dikatakan jelas ketua KPU wajib memimpin dan menandatangani rapat pleno, tapi rapat dipimpin pelaksana tugas (Plt). Nah persoalannya adalah apakah diperbolehkan," jelasnya.

Menurut aturan, Plt diperbolehkan memimpin rapat pleno jika ketua KPU berhalang hadir karena sedang sakit atau ada tugas lebih penting dan ini tak pernah dijelaskan oleh KPU.

"Jadi prosedur KPU itu tidak sah bila merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut. Pemerintah harus keluarkan Perppu," tegas Suhardi (Rmol)