Jokowi Ingkar Janji, Kontras Datangi Rumah Transisi




Jakarta - Rumah Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo No. 10 Menteng, Jakarta Pusat kembali di datangi oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kemarin. Mereka ingin meminta klarifikasi atas pernyataan Tim Transisi mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang tidak memiliki dana.

“Kami datang ke sini terkait pernyataan Tim Transisi mengenai ketiadaan dana untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc,” kata Komisioner Kontras, Muhammad Daud, Selasa (23/9/2014)

KontraS bersama para mahasiswa dari sejumlah Universitas juga akan menemui Tim Transisi untuk mendesak pemerintahan Jokowi-JK menyelesaikan kasus kerusuhan 1998 yang menyebabkan beberapa orang hilang.

“Kami akan menyerahkan dukungan tanda tangan masyarakat untuk penyelesaian kasus Trisakti-Semanggi I dan II melalui Pengadilan HAM ad hoc, serta hasil penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas kasus ini,” tegas Muhammad Daud.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto menyatakan, pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc memerlukan biaya. Pasalnya, RAPBN 2015 tidak mengalokasikan dana untuk tujuan tersebut.

KontraS menilai, hal itu berbanding terbalik dengan janji Jokowi sebelum terpilih. Sebab Jokowi pernah menjanjikan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk pengadilan HAM secepatnya.

Di temui terpisah kemarin, Jokowi malah menyerahkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada DPR. Menurut Jokowi, masalah penganggaran ada di wewenang DPR. “Iya harusnya ada. Tapi ini sekali lagi, itu budgeting ada di mana? Nah tanya saja ke DPR,” kata Jokowi di Balaikota. {rmol}