Menkeu : Jokowi Naikkan Harga BBM Tak Perlu Izin DPR



Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan, Jokowi bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sesuka hatinya, tanpa perlu persetujuan dari DPR. "Tidak perlu persetujuan dari DPR lagi," ujar Chatib di Jakarta, Senin, (29/9/2014).

Dirinya menjelaskan, hal tersebut disebabkan pemerintah dan anggota Dewan telah sepakat untuk mempertahankan Pasal 13 Undang-Undang APBN yang mengatur soal penyesuaian harga subsidi energi.

Sedangkan untuk volume bensin subsidi ditetapkan tidak jauh berbeda dengan tahun ini, yaitu sebanyak 46 juta kiloliter. Bedanya tahun ini volume tersebut tidak dikunci. "Volume bisa ditambah pemerintah," kata Chatib.

Namun, Pemerintah masih memerlukan persetujuan para wakil rakyat, yakni Komisi VII DPR RI jika ingin menambah atau merevisi kuota.

Anggaran subsidi energi di 2015 telah ditetapkan sebesar Rp 344,7 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang rancangan anggaran yang diajukan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 363,5 triliun. Dari alokasi sebesar Rp 344,7 triliun tersebut, sebanyak Rp 276 triliun disediakan khusus untuk BBM, BBN, LPG tabung gas 3 kilogram, dan LGV. Sisanya adalah untuk listrik sebanyak Rp 68,7 triliun. {tempo}