Rachmawati Dukung Langkah DPR Luruskan Dugaan Korupsi Jokowi



Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri mengapresiasi rencana DPR mengundang Jaksa Agung dan pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Jokowi yang ditangani lembaga tersebut.

Pemanggilan guna meluruskan dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi saat menjabat wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, Rachma meminta pelantikan presiden ditunda.

"Karenanya konteksnya supaya ditunda dulu pelantikan. Kenapa, karena yang bersangkutan masih ada persoalan hukum," ujarnya dalam jumpa pers di kediaman, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Rachma mengaku heran dengan rencana pelantikan Jokowi yang dilangsungkan pada 20 Oktober nanti. Pasalnya, presiden hasil Pilpres 2014 itu diduga terlibat banyak pelanggaran hukum.

"Ini kan lucu. Jadi, kita ini banyak politik penyandaraan yang akhirnya terbelenggu karena pemimpinnya masih ada kasus," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku akan mengundang Jaksa Agung dan KPK terkait laporan dari Rachmawati Soekarnoputri serta sejumlah tokoh dan aktivis anti korupsi.

Undangan kepada Jaksa Agung dan KPK untuk meminta karifikasi keterlibatan Jokowi dalam korupsi pengadaan bus TransJakarta dan kepemilikan rekening di luar negeri.