Ingin Hapus Premium, Pemerintah Dinilai Untungkan Asing




Jakarta - Rencana pemerintah yang ingin menghapus BBM oktan 88 (premium) sebaiknya dilakukan secara bertahap. Sebab jika tidak, kebijakan ini akan berpotensi menghancurkan bisnis BBM Pertamina.

"Penghapusan BBM premium tanpa dilakukan secara bertahap, sama pula dengan pemerintah memberi angin dan memberi peluang bisnis ke pihak asing. Karena itu rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas harus dikaji lebih dalam dan secara bijak oleh pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerta Migas Indonesia, Faisal Yusra dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (22/12/2014).

"Pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau  mau jualan BBM hanya di kota kota besar saja. Asing dan swasta nasional lebih memikirkan untung dan nyaris  tidak bersedia berkorban buat kepentingan masyarakat dengan jualan BBM di pelosok pelosok terpencil di  tanah air," sebutnya.

Untuk diketahui, SPBU milik asing begitu mudah mendirikan pom bensin di Indonesia. Menurutnya, tidak ada syarat-syarat khusus bagi mereka dalam bangun SPBU  non subsidi. Sementara ketika Pertamina ingin bangun  SPBU di Malaysia saja harus memenuhi berbagai syarat berat.

"Seharusnya Pemerintah buat aturan resiprokal. Asing boleh saja  bangun SPBU di sini, dan ketika asing bangun satu SPBU di sini  maka Pertamina harus pula bisa bikin outlet BBM di negeri mereka," ungkapnya.

"Ini baru fair. Tapi sayangnya pemerintah kok tidak punya inisiatif seperti itu," keluhnya. {rmol}