Hapus Subsidi BBM, Harusnya Pemerintah Bisa Bayar Utang



 
Jakarta - Di masa pemerintahannya Jokowi telah menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menaikkan target penerimaan pajak. Namun, hal ini tersebut cenderung sia-sia karena penggunaan dana tersebut salah satunya untuk pembayaran utang pemerintah.

Per Febuari 2015, Bank Indonesia mencatat utang asing publik (pemerintah dan bank sentral) mencapai USD 134,8 miliar atau setara Rp 1.730 triliun. Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, mengungkapkan bisa saja pemerintah menggunakan ruang fiskal dari pencabutan BBM dengan peningkatan target penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri.

"Bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah subsidi dihapus untuk bayar utang. Berarti rakyat disuruh berkorban. Begitu subsidi dicabut lalu dibayarkan untuk utang," ujar Dani saat dihubungi, Sabtu (18/04/2015).

Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya menghentikan penarikan utang sesuai janji masa kampanye Presiden Jokowi. Pasalnya, pemerintah telah memiliki ruang fiskal cukup lebar dari penghapusan BBM subsidi.

"Dalam konteks utang pemerintah harusnya proyek-proyek yang dibiayai utang dihentikan. Karena anggaran subsidi dicabut harusnya ada ruang yang bisa dibiayai," tuturnya.

Selain itu, dengan dinaikkannya target penerimaan pajak juga seharusnya bisa menambah daya dorong pembangunan infrastruktur. "Yang kedua dengan adanya target penerimaan pajak otomatis APBN kita punya potensi penerimaan yang cukup besar untuk biayai proyek yang dulu dibiayai utang," tegasnya.

"Intinya ini soal paradigma, niat. Apakah pemerintah mau terus menerus jadi korban eksploitasi korban internasional. Jadi kalau sudah ada spirit kedaulatan maka penggunaan utang itu bisa dialokasi ke yang benar," tutup Dani. {mdk}