Penyerapan Anggaran Lamban, Jokowi Disebut Telah Salah Urus Ekonomi

Penyerapan Anggaran Lamban, Jokowi Disebut Telah Salah Urus Ekonomi


Jakarta
- Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo, meminta Jokowi dan partai politik pengusungnya tidak lagi membuat kebisingan dengan menggoreng isu-isu yang tidak berkaitan dengan persoalan ekonomi rakyat. Dirinya menyebut, Jokowi dan partai pengusungnya harus fokus memperbaiki salah urus ekonomi.

"Salah urus yang paling menonjol adalah lambannya penyerapan anggaran," kata Bambang dalam siaran persnya, Minggu, (9/08/2015).

Hingga akhir Juli 2015, Bambang mencatat, realisasi belanja negara baru Rp913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja Rp1.984 triliun. Volume belanja barang dan belanja modal masih sangat rendah.

Bambang menyatakan, dengan sisa waktu kurang dari empat bulan menuju akhir 2015, sebagian besar dari sisa anggaran belanja yang Rp 1 triliun itu nampaknya makin sulit terserap semuanya karena dua alasan utama berikut ini. Pertama, kesibukan menyelenggarakan Pilkada 2015. Dan kedua, nomenklatur kementerian dan lembaga yang tak kunjung selesai.

"Salah urus kedua tampak pada fakta endapan dana pembangunan sebesar Rp 273 triliun milik semua pemerintah daerah," ujar Bambang.

Menurutnya, dana sebesar itu tidak digunakan untuk mendinamisasi pembangunan daerah, tetapi disimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Akibatnya, seperti sudah diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 hanya 4,67 persen, melambat dibandingkan triwulan I-2015 yang mencapai 4,72 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi semester I-2015 hanya 4,70 persen.

"Data resmi yang disajikan BPS itu mengonfirmasi keresahan para pebisnis dalam negeri," ujar Bambang. {viva}