Kisah Burhan, Bantai Anggota PKI Cuma Pakai Kapak

burhan kampak

foto : BBC


Yogyakarta – Burhannudin ZR atau yang tenar dengan nama Burhan “kampak”, pria berusia 75 tahun, mengaku telah membantai "orang-orang PKI" di Yogyakarta setelah peristiwa G30S 1965.

“Saat itu, pilihannya membunuh atau dibunuh,” ungkapnya. Kini dia memimpin Front Anti Komunis Indonesia, (FAKI), di Yogyakarta.

Berikut adalah hasil wawancara wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, dengan Burhan.

“Maafkan saya Pak Heyder. Sudah menunggu lama ya. Saya harus menjemput cucu saya pulang dari sekolahnya,” ujar Burhan.

Di teras rumahnya, dia kemudian menurunkan cucu perempuannya dari motor bebek dan mempersilakan Heyder masuk ke ruangan tamu. Pagi itu, Pak Burhan mengenakan kemeja denim dan celana jeans.

Kediamannya tidak jauh dari bangunan Museum Perjuangan Yogyakarta di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta.

“Ini daerah basis,” ungkapnya seperti setengah berbisik. Saya tidak bertanya lebih lanjut, tapi saya memahaminya sebagai “basis Partai Komunis Indonesia, PKI”. Saya bukan asli sini, saya dari kampung Kauman, tambahnya.

Di ruangan tamu, yang dibatasi lemari pajangan dengan berbagai cindera mata, tampak semacam cindera mata bergambar mantan Presiden Suharto.

Sebuah jam dinding dengan tulisan dan logo baret merah Komando Pasukan Khusus alias Kopassus, pasukan elit Angkatan Darat TNI, menempel di salah satu sudut dindingnya.

“Itu baret merah, RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat). Saya ada ikatan batin sejak dulu,” katanya di sela-sela wawancara, seraya tangannya menunjuk jam dinding tersebut. “Saya keluarga besar Kopassus.”

Mengapa dipanggil Burhan “Kampak”?

Tiga tahun silam, sosoknya menjadi sorotan, setelah majalah Tempo edisi awal Oktober 2012 menulis tentang “Pengakuan Algojo 1965”. Burhan disebut sebagai salah-seorang algojo, tukang jagal orang-orang PKI di Yogyakarta dan sekitarnya.

“Ketika itu, kita bersenjata tajam,” ungkapnya, sambil menunjukkan salinan majalah tempo itu. Dia mengaku membuat kampak (kapak) yang kemudian diberi tangkai panjang.

Keterangan waktu “ketika itu” merujuk rentang waktu antara Oktober 1965 dan 1967, adapun “kita” menunjuk pada kelompok anti komunis. Dia mengaku aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan KAMI (Kesatuan aksi mahasiswa Indonesia) dan Laskar Ampera Aris Margono.

“Wuah, saya satu-satunya yang membawa kampak panjang,” ungkapnya. Tangan kanan-kirinya merentang, mencoba menggambarkan kira-kira panjang kapaknya.

Usai peristiwa pembunuhan enam jenderal Angkatan Darat dan satu perwira pada Oktober 1965, demikian dia selalu tekankan, di Yogyakarta terjadi “perang sipil” antara kelompok komunis dan anti komunis.

“Pilihannya dibunuh atau membunuh. Lengah sedikit, kita mati. Kita sudah saling berhadap-hadapan,” ungkapnya.

Ketika wawancara berlangsung, sesekali cucu perempuannya muncul dan mengintip dari balik tirai. Kue manis dan teh hangat disajikan di atas meja.

Semula pihaknya dalam posisi tertekan. Tetapi semuanya menjadi berbalik, ketika pasukan RPKAD dan Kostrad turun ke Yogyakarta untuk melakukan “pembersihan PKI”, katanya.

Dia kemudian mengungkap salah-satu pengalamannya membunuh seseorang yang disebutnya anggota PKI. Itu dilakukannya demi menyelamatkan temannya yang hampir dibunuh.

“Saya di belakang, kampak saya panjang. Duar! Pedang (anggota PKI itu) jatuh. Dia saya pukul, saya seret, saya bawa pergi, mati!” serunya.

Dalam wawancara dengan Tempo, dia mengaku mendapat izin untuk membunuh orang yang dipastikan terlibat PKI. Dia juga mengaku diberi pistol jenis FN.

Lima puluh tahun kemudian, bagaimana kesan yang ditinggalkan peristiwa pahit itu di benak Burhan?

“Sekarang sudah baik,” katanya pelan, namun kemudian buru-buru menambahkan, dengan intonasi suara agak meninggi, “tapi, akhir-akhir ini mulai bermunculan.”

Dia kemudian menyebut sejumlah nama dan kelompok, yang disebutnya “Mulai berulah, dengan memutarbalikkan sejarah bahwa mereka korban, dan bukan pelaku.”

Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, para eks tapol PKI dan para aktivis HAM melakukan upaya yang disebut sebagai pengungkapan kebenaran.

Komnas HAM melalui penyelidikannya menyimpulkan bahwa kasus kekerasan pasca G30S sebagai pelanggaran HAM berat. Para eks tahanan politik (tapol) itu kemudian disebut sebagai korban atau penyintas.

Tetapi ini semua ditolak oleh Burhan. “Ya, pelaku, ya korban,” tandasnya. Pembunuhan tujuh jenderal dan satu perwira pada dini hari 1 Oktober 1965 serta aksi-aksi kekerasan pra-G30S serta peristiwa Madiun 1948 disebutnya sebagai bukti bahwa PKI sebagai pelaku.

“Kalau kita disebut melakukan pelanggaran HAM, dia (PKI) lebih dulu melanggar HAM, lebih berat,” katanya.

Padahal, lanjut Burhan, setelah eks tapol 1965 itu dipulangkan dari pulau Buru, dirinya menyambut kedatangan mereka dengan menganggapnya sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

“Jika bisa dibina, jadi saudara kita. Kalau tidak bisa dibina, kita binasakan! Daripada bangsa kita untuk ketiga kalinya,” katanya dengan intonasi suara meninggi. Tangannya mengepal.

Ketika saya bertanya bukankah banyak orang-orang yang tidak bersalah kemudian dipenjara, disiksa dan bahkan dibunuh setelah peristiwa G30S, Burhan menjawab, “Ini resiko, konsekuensi logis, resiko menjadi anggota partai atau simpatisan partai.”

Di Yogyakarta, nama Burhan “Kampak” dikenal di kalangan aktivis HAM dan kemanusiaan sebagai pimpinan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI).

Beberapa kali FAKI dilaporkan telah membubarkan berbagai acara yang disebutnya “hendak memutarbalikkan fakta” dan “hendak menghidupkan kembali PKI.”

“Ada (peserta pertemuan) yang sampai nangis-nangis,” ungkap Burhan, membenarkan bahwa Faki beberapa kali membubarkan diskusi atau pertemuan di Yogyakarta.

Intonasi suara Burhan kembali naik, saat dimintai komentar wacana permintaan maaf Presiden Joko Widodo kepada korban '65.

Kepada saya, Burhan mengatakan pihaknya akan memberikan ruang gerak acara diskusi seperti itu, asal “bukan untuk maksud jahat, misalnya pemutarbalikan fakta.”

Dia menilai, pemutaran film Senyap atau The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer merupakan salah-satu contoh “pemutarbalikan fakta.”

Terkait keputusan pemerintah yang akan menyelesaikan kekerasan pasca 1965 melalui mekanisme rekonsiliasi, dia menyatakan hal itu tidak perlu digelar. “Secara alamiah rekonsiliasi sudah terjadi,” katanya.

"Itu pengkhianatan, kalau Presiden minta maaf,” tandasnya seraya menambahkan, bahwa pihaknya akan menggerakkan massa apabila itu dilakukan Presiden.

“Kita tidak salah, karena mereka yang salah melakukan pemberontakan, ini sudah jelas,” katanya berulang-ulang.

via : okezone/bbc