PKS Dan Gerindra Tolak Revisi UU KPK



Jakarta - Fraksi  dari Partai Gerindra dan Fraksi Partai PKS kompak menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam sidang Paripurna, Selasa, (15/12/2015). Politikus Gerindra Nizar Patria mengatakan usulan pengampunan pajak kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 a.

"Fraksi Gerindra menolak keras RUU Pengampunan Pajak menjadi Prolegnas 2015," kata Nizar dalam sidang paripurna, Selasa, (16/12/2015).

Menurutnya, soal UU KPK, Jokowi berhak mengajukan revisi ke DPR. Namun, Jokowi malah mengembalikan kepada DPR sebagai pengusul revisi. "Fraksi Gerindra menolak keras," ujarnya.

Nizar berangkapan kedua undang-undang tersebut tidak bersifat memaksa. Sehingga pengajuan untuk pembahasan bisa dilakukan pada periode berikutnya.

Politikus PKS, Nasir Djamil meminta revisi UU KPK sebagai usul pemerintah. Alasannya, beberapa waktu lalu pemerintah sudah mengusulkan perubahan undang-undang ini. "Tetapi barangkali karena dinamika dan sebagainya, rancangan ini tidak muncul kembali. Kenapa?" tanyanya. Nasir berharap, jika pemerintah yang mengajukan akan lebih mudah berkonsolidasi dengan lembaga penegak hukum terkait dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Politikus Gerindra lainnya, Martin Hutabarat, mengatakan revisi UU KPK sudah jadi perdebatan sejak lama. Menurut dia, suasana saat ini tidak kondusif untuk membahas revisi. Begitu juga dengan RUU Pengampunan Pajak, kata dia, pemerintah menyampaikan keinginannya DPR tapi tidak mensosialisasikan ke masyarakat.

"Kedua RUU ini sebaiknya usul pemerintah. Pada saat suasana sekarang, masyarakat sangat kritis terhadap keberadaan DPR," ujar Martin.

Dia mencontohkan istilah "Yang Mulia" yang digunakan memanggil Mahkamah Kehormatan Dewan ketika sidang. Martin malu frasa tersebut dijadikan bahan lelucon masyarakat. "Apapun alasannya saya kira tidak pantas diperdengarkan sebutan yang mulia," kata Martin.

Politikus Golkar Muhammad Misbakhun mempertanyakan para koleganya yang tidak setuju dengan dua beleid ini. "Ketika Firman membacakan, itu harusnya sudah merupakan kesepakatan kelembagaan DPR," ujarnya. Firman yang dimaksud adalah Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo. Menurut Misbakhun, seharusnya perdebatan-perdebatan itu sudah selesai di Badan Legislasi. {tempo}