Upah Buruh Indonesia Mahal, Pengusaha Akan Gunakan Buruh China



AcehJournalPasific.com - Sejumlah pengusaha mengaku kecewa terkait dengan keputusan pemerintah mengenai upah minimum. Di daerah, bahkan sejumlah ketentuan justru menerapkan upah minimum kabupaten atau Kota (UMK) melebihi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

Oleh karena itu, pengusaha mengaku akan mulai  mempertimbangkan menggunakan buruh asal China yang relatif menerapkan upah lebih murah dan terjangkau dengan pengusaha.

"Itu (penggunaan buruh China) pil pahit yang harus kita laksanakan. Di sejumlah daerah, kenaikan UMK melebihi batasan PP 78 tahun 2015,” ungkap Edy Yosef dari Forum Asosiasi Kelompok Perusahaan dan Pengusaha yang memayungi 32 perusahaan di Jawa Timur, Minggu, (13/12/2015).

Menurutnya, PP 78 tahun 2015 harusnya bisa menjawab persoalan yang dihadapi pengusaha. "Pemerintah sebagai regulator seharusnya bijaksana. Ikut memikirkan kelangsungan perusahaan padat karya, seperti pabrik rokok, pabrik sepatu, yang karyawannya banyak. Masa harus juga digaji sebesar Rp3 juta?" ujarnya.

Dia menegaskan, adil itu tidak harus seimbang.‎ Perusahaan yang memiliki banyak buruh seperti pabrik rokok dan pabrik sepatu tidak disamaratakan UMK-nya dengan membayar gaji karyawan sebesar Rp3 jutaan.

"Namun pemerintah mengabaikan hal itu.‎ Solusinya, kini banyak kalangan pengusaha mempertimbangkan untuk mempekerjakan buruh asal China yang diinformasikan akan menyerbu Indonesia menyusul dibukanya pintu gerbang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) di penghujung tahun ini," katanya.

Informasi yang didapat buruh asal China mau dibayar Rp2 juta per bulan. "Mereka juga mau tidur di MES yang disediakan perusahaan,” katanya.

Oleh sebab itu, kini banyak perusahaan di Mojokerto yang sudah siap menampung kedatangan buruh asal China tersebut.

‎Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur Totok Nur Handayanto menyebut perizinan masuknya tenaga kerja asing, yang menentukan pemerintah pusat.‎

"Prosedur perizinan pekerja asing langsung dari Kementerian di Jakarta. Di sini (Jawa Timur) hanya mengurus perizinan perpanjangannya saja,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, selama proses perizinannya benar dan lengkap, pekerja asing sudah diperbolehkan bekerja di Indonesia. {viva}