Hapus Aturan Three In One, Ahok Dinilai Cuma Cari Untung Dan Berpihak Pada Pengusaha

ahok


Jakarta - Indonesia Traffic Watch (ITW) mencurigai ada "udang di balik batu" terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menghapus aturan three in one. Penyebabnya, kebijakan three in one yang sudah berlangsung sejak 2003 itu, sangat dapat mengatasi kemacetan khususnya pada jam sibuk. Meskipun kebijakan tersebut berdampak pada kepadatan ruas jalan alternatif di sekitar kawasan three in one.

"Selain alasan yang tidak relevan, jelas terlihat ada kepentingan pihak lain yang memaksa, supaya mereka segera bisa meraup keuntungan, dari kesulitan masyarakat pengguna jalan raya," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Minggu (03/04/2016).

Pemprov DKI akan melakukan uji coba penghapusan kawasan three in one pada tanggal 5 sampai 8 dan 11 dan 13 April 2016.

Menurut Edison, alasan Gubernur menghapus three in one karena banyak dimanfaatkan oleh joki yang mengeksploitasi anak, sungguh tidak relevan. Pencegahan eksploitasi anak bukan dengan cara menghapus kebijakan three in one. Karena eksploitasi anak bukan hanya pada saat three in one saja, tetapi bisa terjadi dimana saja, bahkan di perempatan jalan dan lampu merah setiap hari terjadi.

"Three in one itu memang bukan solusi terbaik. Tetapi untuk kondisi lalu lintas saat ini, layak diteruskan untuk mengatasi kemacetan di jalur protokol khususnya pada jam sibuk," tegas Edison.

Pihaknya yakin, penghapusan aturan three in one hanya untuk memenuhi tuntutan pihak perusahaan yang telah memenangkan tender pelaksanaan Elecktronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Sehingga, pasca penghapusan aturan three in one, Pemprov DKI akan memberlakukan sistem ERP.

"Sesungguhnya, itulah alasan utama Gubernur Ahok mengapa bersikeras menghapus kebijakan three in one," tegas Edison.

Seharusnya, lanjut Edison, dalam kondisi lalu lintas yang carut marut seperti sekarang, Pemprov DKI mestinya berupaya untuk mencari solusi untuk membantu masyarakat dari kerugian dan beban akibat kemacetan. Bukan justru berfikir untuk mengisi pundi-pundi APBD dengan cara bekerjasama dengan pengusaha untuk memberlakukan ERP, yang tentu menambah beban masyarakat, khususnya pengguna jalan raya.

"Sungguh tidak dapat diterima akal sehat, kalau kesulitan masyarakat justru dimanfaatkan Pemprov DKI menjadi sumber pemasukan APBD," tegas Edison.

sumber : rmol.co