DPR : Kibarkan Bendera Di Pulau Obi, China Ancam Kedaulatan Indonesia

bendera china


Jakarta - Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas pengibaran bendera Republik Rakyat Cina (RRC) di Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, jika pengibaran bendera itu dilakukan dengan sengaja, mulai dari ukurannya yang lebih besar dari bendera Merah Putih maka itu merupakan ancaman kedaulatan bagi Indonesia sendiri.

“Jika karena kelalaian dan ketidaktahuan perusahaan ini sangat disesalkan. Kalau ada kesengajaan maka hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, hal ini harus ditindak tegas,” kata Abdul Kharis saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (28/11).

Berkibarnya bendera Cina dengan ukuran yang lebih besar dari sang saka Merah Putih itu terjadi di sela-sela peresmian smelther PT Wanatiara Persada. Meski demikian, Komisi I DPR RI belum ada niatan untuk memanggil pihak-pihak terkait.

Namun Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta apabila kasus pengibaran bendera RRC terindikasi ada pelanggaran, harus diselesaikan secara hukum. Pendapat Abdul Kharis sedikit berbeda dengan koleganya di Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya.

Menurut Tantowi, sebenarnya pengibaran bendera Cina boleh-boleh saja. Apalagi dilakukan dalam kaitan kerjasama antar dua negara. Lanjutnya, yang menjadi janggal dan tidak boleh terulang lagi adalah ukuran bendera negara lain lebih besar dari bendera Indonesia.

Untuk ukuran bendera, minimal sama dengan Merah Putih. Kemudian dalam konteks mereka mau mengibarkan benderanya dinilainya tidak ada pelanggaran Undang Undang, karena mereka investor. “Yang jadi masalah masalah kalau hanya satu-satunya bendera tersebut yang mereka dikibarkan,” ujar Tantowi.



 

via republika