Kapolri : Boleh Demo, Tapi Jangan Di Jalanan, Mengganggu Hak Asasi Orang Lain

tito karnavian


Jakarta - Sebagai Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tak akan melarang unjuk rasa Aksi Bela Islam III yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada Jumat, (2/12/2016). Ia bahkan menjamin akan mengawal para peserta unjuk rasa.

"Unjuk rasa boleh, tapi tidak boleh di tempat umum atau jalan raya. Sepanjang unjuk rasanya dilakukan dengan cara-cara sesuai aturan hukum, pasti kami akomodir," ujar Tito usai mengunjungi kantor PBNU, Jakarta, Minggu (27/11/2016).

Ia menjelaskan, dirinya sejauh ini telah berkomunikasi dengan beberapa tokoh ulama, kiai, habib dan lainnya mengenai demo 2 Desember. Kepada para ulama dan kiai, Tito menegaskan pihak Polri tidak melarang masyarakat yang ingin berdemonstrasi.

"Yang kami tidak ingin unjuk rasa di jalan umum protokol, kenapa? Kalau itu terjadi mengganggu ketertiban publik dan hak asasi orang lain pemakai jalan," ujar mantan Kepala BNPT ini.

Menurut dia, larangan itu bukan tanpa dasar dan mengada-ada, Namun, memang sudah diatur oleh dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 15, disebutkan jika Pasal 6 dilanggar, maka boleh berhak membubarkan paksa‎.

"Kalau mereka jumlahnya sudah ribuan orang pembubarannya pasti ada konflik, pasti ada korban. Oleh karena itu, daripada nanti ada korban maka kami meminta mereka jangan di situ," kata dia.

Tito pun mengaku demi mengamankan jalannya aksi, pihaknya akan mengerahkan puluhan ribu personel kepolisian untuk ditempatkan di wilayah strategis.

"Kita siapkan, personel jumlah semua hampir 27 ribu, termasuk yang di objek-objek atau yang di luar objek tempat unjuk rasa seperti pusat perkantoran, pertokoan, perumahan dan sebagainya," kata Tito.

"Rincian personel, dari Polda Metro Jaya, dari Mabes Polri, dan dari Brimob Nusantara. Hampir seluruh Polda mengirimkan ke Jakarta," Tito menandaskan.