RUU Pemilu Disahkan, Riefky : Itu Bertentangan Dengan UUD 1945

riefky harsya


JEURAM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru saja disahkan oleh DPR dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota MPR-RI, H Teuku Riefky Harsya MT saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta empat pilar kebangsaan yang diikuti oleh 150 tokoh masyarakat Nagan Raya, Minggu (23/7/2017) di Nagan Raya.

 "Fraksi Partai Demokrat tidak ingin menjadi parpol yang secara jelas dan nyata-nyata melanggar konstitusi, apakah kita pantas melakukan voting untuk sesuatu yang jelas-jelas bertentangan sumpah anggota melaksanakan konsitusi," kata anggota MPR-RI Teuku Riefky Harsya.

Alasan pihaknya melakukan walk out dari ruang sidang, disebabkan ketentuan ambang batas yang menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu mengingkari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dengan adanya penerapan ini, partai baru dapat dipastikan tak bisa mencalonkan presiden pada 2019. Ini adalah sebuah persoalan keadilan. Bagaimana sebuah partai baru tak bisa mencalonkan presiden mereka, inilah alasan kami walk out," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Teuku Riefky Harsya MT mengajak masyarakat untuk mengamalkan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. "Kita terus berupaya mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini. Dengan tujuan, jangan sampai di era globalisasi ini, banyak generasi muda kita tidak paham dasar dan pilar negaranya sendiri," kata anggota MPR-RI, H Teuku Riefky Harsya MT.

Riefky tidak mempungkiri, saat ini banyak anak muda yang lebih condong dan suka pada budaya luar daripada budayanya sendiri. "Sehingga perlu, adanya pendidikan karakter bangsa dengan mengedepankan kearifan, identitas tradisi lokal dan budaya dalam upaya membangun karakter bangsa," harapnya.

Dia berharap dengan adanya sosialisasi empat pilar ini bisa menyadarkan kembali masyarakat kepada pentingnya nilai-nilai Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan dan kesatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. "Empat pilar itu harus dijadikan membenteng, agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan, berkarakter dan beretika, sehingga terhindar dari berbagai pengaruh buruk yang belakangan ini sering terjadi," tutupnya.(put)