Aceh Journal Pasific

Headline

Politik

Opini

Sunday, 23 February 2020

Jadi Capres Terpopuler, PSI Ajak Masyarakat Jegal Anies Maju Di Pilpres 2024





JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengajak partai politik hingga masyarakat untuk menjegal Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Ia beralasan, mantan Menteri Pendidikan itu selama ini hanya gemar memainkan isu populisme agama yang dapat membelah bangsa Indonesia.

Ajakan Antoni tak lepas dari hasil survei Indo Barometer yang menempatkan Anies sebagai salah satu calon presiden terkuat di antara kepala daerah lainnya.

"Saya ingin mengajak teman-teman partai, maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita, saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius mengadang figur yang terfokus isu populisme ini," kata Antoni dalam jumpa pers Indo Barometer di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (23/02/2020).

Ia mengatakan, salah satu ciri populisme agama itu adalah dengan membelah masyarakat dengan isu-isu yang sangat primordial. Antoni pun menyinggung pidato perdana Anies usai dilantik sebagai gubernur yang mengangkat isu pribumi dan non-pribumi.

Tidak hanya karena mengedepankan isu populisme agama, Anies selama menakhodai Ibu Kota juga dianggap hanya bermain retorika tanpa bukti dan kerja nyata.

"Hanya mengemukakan retorika tanpa kerja," klaim Antoni.

Dari hasil survei Indo Barometer, selain menjadi salah satu capres terkuat di kalangan kepala daerah, Anies juga merupakan kepala daerah yang paling populer.

Gubernur DKI itu menjadi calon presiden dengan tingkat pengenalan tertinggi dengan angka 91,7 persen.

Kemudian disusul Ridwan Kamil 65,8 persen, dan Khofifah 55,8 persen. Lalu Tri Rismaharini 49,4 persen, Ganjar Pranowo 47,8 persen, dan Nurdin 10,7 persen.


via cnn

Friday, 21 February 2020

Usulkan Assalamualaikum Diganti Dengan Salam Pancasila, Kepala BPIP Dikecam

yudian


JAKARTA - Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, kembali menyampaikan pernyataan kontroversial di kalangan publik. Yudian mengusulkan agar sebaiknya ucapan Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila.

Pernyataan tersebut langsung mendapat kritikan dari Ketua Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia, MS Kaban. Mantan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang itu dengan keras mengatakan, usulan BPIP gantikan salam kaum muslimin sudah keterlaluan. Dia meminta BPIP dibubarkan.

"Usulan BPIP gantikan salam kaum muslimin sudah keterlaluan, satu kalimat bubarkan BPIP anti agama. Sejarah menunjukkan yang suka gugat agama khususnya Islam itu jelas-jelas PKI, Komunis anti agama," katanya dikutip dari akun twitternya @hmskaban.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, dan mantan sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu juga turut mengecam pernyataan BPIP. Mereka pun meminta BPIP dibubarkan.

"Lembaga ini memang layak dibubarkan, selain membuat kegaduhan nasional juga berpotensi menyelewengkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri," kata Fadli.

"Kata Katua BPIP bahwa musuh besar Pancasila adalah Agama. Kata dia juga sebaiknya assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila. Logika akal sehat dari 2 pernyataan tersebut, justru yang memusuhi agama adalah Pak Yudian/BPIP. Makin jelas. #AssalamuAlaikumWrWbYudian," cuit Said Didu.

Sebelumnya, Yudian menyatakan usulan salam Pancasila itu, karena dia melihat sejak reformasi kalimat salam, seperti selamat pagi digantikan dengan assalamualaikum.

“Kita sudah nyaman dengan selamat pagi karena itu salam nasional, tapi sejak reformasi diganti assalamualaikum di mana-mana. Tidak peduli ada orang Kristen, Hindu hajar saja dengan assalamualaikum,” tegasnya.

Sekarang, menurut Yudian, salamnya ada lima sesuai agama di Indonesia. Menurutnya salam di tempat umum harus menggunakan salam yang sudah disepakati secara nasional.

“Ekstremnya sekarang kita salam setidaknya harus ada lima sesuai agama-agama. Ini masalah baru kalau begitu. Kini sudah ditemukan oleh Yudi Latif atau siapa dengan Salam Pancasila. Saya sependapat,” kata Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam wawancara di detik.com beberapa waktu lalu.


via viva

Thursday, 20 February 2020

Pemerintah Pungut Cukai Dari Kopi Sachet, Jansen : Rakyat Yang Dikorbankan

twit jansen


JAKARTA - Politisi dari Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengkritik kebijakan pemungutan cukai untuk minuman berenergi dan kopi kemasan. Menurut Jansen, kondisi keuangan negara yang sedang krisis membuat rakyat yang menjadi korban.

Hal itu disampaikan oleh Jansen melalui akun Twitter @jansen_jsp. Ia menyindir pemerintahan Jokowi terlalu banyak gaya ingin pindah ibukota dengan anggaran fantastis, padahal keuangan negara sedang sakit kronis

"Kalian bergaya mau pindah ibu kota lah, bangun ini itulah, gaji pengangguran lah dan lain-lain padahal keuangan negara mampet sakit keras," kata Jansen seperti dikutip acehjournalpasific.com, Kamis (20/2/2020).

Terkait kondisi keuangan negara yang sedang krisis, Pemerintah terus menerus mencari cara demi menjaga keuangan. Salah satunya dengan menerapkan cukai untuk minuman berenergi dan kopi kemasan agar pemerintah bisa mendapatkan uang dari rakyat.

"Sampai semua hal dikais-kais, dinaikkan, dipajaki, dicukai agar dapat uang," ungkap Jansen.

Dalam cuitannya, Jansen menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi bisa lebih rasional dalam mengambil kebijakan. Sehingga rakyat tidak menjadi korban atas penerapan kebijakan tersebut.

"Mulailah ingatkan pimpinan ibu agar rasional bu Sri Mulyani. Rakyat yang jadi korban!" ucap Jansen.

Wednesday, 19 February 2020

Menko PMK Usulkan Menag Terbitkan Fatwa Orang Kaya Menikah Dengan Orang Miskin

Muhadjir Effendy


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan usulan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tentang pernikahan antartingkat ekonomi. Menurut Muhadjir, hal ini bisa mencegah naiknya angka kemiskinan di Indonesia.

Muhadjir menyebut, ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan. Di antaranya mencari jodoh yang setara. “Apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia.”

Sehingga dirinya menyarankan Menteri Agama membuat fatwa. “Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," tutur Muhadjir dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaparkan daya angka rumah tangga miskin di Indonesia yang telah mencapai 5 juta keluarga. Dia menyebut meningkatnya angka kemiskinan juga linier dengan meningkatnya penyakit seperti kerdil atau stunting.

"Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8. persen itu sekitar hampir 15 juta."

Sebagai solusinya, Mantan Mendikbud itu memintan Menag Fahrul Razi untuk menerbitkan fatwa yang mengharuskan orang miskin menikah dengan orang kaya, begitu juga sebaliknya.


via tempo

Laporan Sri Mulyani : Defisit APBN Di Januari 2020 Capai Rp 36,1 Triliun

sri mulyani


JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp36,1 triliun sepanjang Januari 2020. Defisit tersebut sekitar 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Dibandingkan tahun lalu lebih kecil yang defisitnya mencapai Rp45,1 triliun," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Sri Mulyani beralasan defisit APBN pada Januari 2020 terjadi akibat rendahnya pertumbuhan penerimaan daripada belanja negara. Adapun hal tersebut seiring dengan adanya dampak dari pelemahan perekonomian secara global.

Untuk diketahui, penerimaan negara hingga akhir Januari 2020 tercatat sebesar Rp103,7 triliun. Angka tersebut turun 4,6 persen apabila dibandingkan dengan penerimaan negara pada periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, belanja negara hingga akhir Januari 2020 tercatat sebesar Rp139,8 triliun. Angka tersebut turun 9,1 persen dibanding belanja negara pada periode yang sama tahun lalu.


via inews

Beralasan Merusak Iklim, Sri Mulyani Akan Kenakan Cukai Pada Sepeda Motor

sri mulyani


JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan usulan agar emisi kendaraan bermotor dikenakan biaya cukai kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia beralasan, emisi yang dapat berupa asap knalpot itu memiliki dampak buruk terhadap iklim.

Sri Mulyani menyatakan objek yang dikenakan cukai adalah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2. Dari pengenaan cukai tersebut, ia menghitung akan ada potensi penerimaan negara sebesar Rp15,7 triliun.

Hanya saja, pemerintah belum memiliki hitungan lebih detail mengenai dampak dari penggunaan kendaraan bermotor setelah cukai diberlakukan. Sri Mulyani juga belum menentukan besaran tarif cukai yang akan dikenakan untuk barang tersebut.

"Di semua negara emisi menimbulkan polusi dan kemudian efek rumah kaca atau fenomena perubahan iklim," kata Sri Mulyani, Rabu (19/02/2019).

Jika emisi kendaraan bermotor dikenakan cukai, Sri Mulyani berharap perusahaan otomotif akan beralih pada produksi kendaraan berbasis listrik. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar fosil itu berkurang.

"Ini sesuai program pemerintah yang ingin mendorong produksi kendaraan berbasis listrik yang emisinya jauh lebih kecil, sehingga non listrik yang emisinya jauh lebih besar akan jadi obyek cukai," terang Sri Mulyani.

Selanjutnya, ia menyatakan subyek dari cukai emisi kendaraan bermotor ini adalah pabrikan dan importir. Namun, pemerintah akan memberikan pengecualian pengenaan cukai terhadap kendaraan untuk diekspor, kendaraan pemerintah, dan kendaraan keperluan khusus, seperti ambulans serta pemadam kebakaran.

Nantinya, pembayaran cukai dilakukan saat kendaraan keluar dari pabrik dan pelabuhan. Sri Mulyani bilang proses pembayaran dilakukan secara berkala atau setiap bulan.

"Tarif cukainya nanti advalorum atau spesifik multi tarif berdasarkan emisi CO2 yang dihasilkan," ujar Sri Mulyani.


via cnn

Friday, 14 February 2020

Petugas BPOM Temukan Mie Aceh Yang Mengandung Formalin Dan Boraks Di Kajhu

mie aceh formalin


BANDA ACEH - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banda Aceh menemukan bahan berbahaya pada mie Aceh yang dijual oleh pedagang di Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOM Banda Aceh, Drs. Zulkifli, Apt dalam konferensi pers di Aula Kantor BPOM setempat, Jum’at (14/02/2020).

Zulkifli menyebutkan, pihaknya sejak tahun 2018 rutin melakukan pengawasan makanan di setiap pasar. Seperti pasar Peunayong, Lambaroe, Peuniti, Rukoh, Tungkop, Kajhu, dan pasar-pasar lainnya yang merupakan wilayah kerja BPOM.

“Biasanya, bahan baku mie di warung-warung di tepi jalan itu dibeli di pasar, maka itu kita ambil 32 sample dari 10 pasar untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Hasil dari pemeriksaan itu, jelas Zulkifli, pihaknya menemukan satu sample yang positif mengandung dua jenis bahan berbahaya yakni formalin dan boraks.

“Dari 32 sample terdapat satu sample yang positif yang mengandung 2 bahan berbahaya. Sample ini didapat di daerah Kajhu,” katanya.

Dalam penemuan itu, BPOM mengamankan sebanyak 28 kg mie sudah jadi, 15 kg bahan baku, 5 liter formalin dan 5 kg boraks.

“Menurut keterangan dari pelaku usaha, bahwa usaha Mie tersebut sudah berjalan selama 2 tahun, dan memproduksi sampai 100 kg per harinya,” ungkap Zukfili.

Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap produk dan pelaku usaha tersebut, serta jika ditemukan barang bukti lainnya, maka akan diproses lebih lanjut.

Thursday, 13 February 2020

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Jokowi Hapus Upah Untuk Buruh Sakit

 jokowi


Jokowi memutuskan untuk menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh atau pekerja bila berhalangan tidak masuk kerja. Penghapusan tersebut tertuang dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang Rabu (12/02/2020) kemarin drafnya sudah diserahkan kepada DPR.

Dalam draf ruu yang didapat wartawan, buruh atau pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan, melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha atau karena menjalankan hal waktu istirahat atau cuti memang masih diberi hak untuk mendapatkan upah dari pengusaha.

Tapi, besaran upah yang diterima tidak diatur dalam ruu tersebut. Besaran upah nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sedang berlaku saat ini. Dalam beleid tersebut, bila pekerja berhalangan sehingga tidak bisa bekerja mereka tetap akan mendapatkan upah.


via cnn

Wednesday, 12 February 2020

Kepala BPIP : Musuh Terbesar Pancasila Adalah Agama

kepala bpip


JAKARTA - Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena."Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif," kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi kepada wartawan.

Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.

"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," papar Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya, ia melanjutkan, NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak.

Konsep Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia, Yudian melanjutkan, merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Dari sisi sumber dan tujuan, Pancasila itu relijius karena kelima sila yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci ke enam agama yang diakui secara konstitusional di republik ini.

"Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas bukan sekularisme. Artinya soal bagaimana aturan mainnya kita sendiri yang harus menentukannya," kata Yudian.

Ia mengaku menerima amanah sebagai Kepala BPIP menggantikan Yudi Latief yang mengundurkan diri pada Juni 2018, sebagai bentuk jihad dalam upaya mempertahankan NKRI.


via dtk

Saturday, 8 February 2020

Gabungkan PT Taspen Ke BPJS, Pemerintah Akan Potong Gaji Pensiunan Rp 300 Ribu Perbulan

pns

 
JAKARTA - Pensiunan PNS dan juga yang sebentar lagi akan pensiun, sepertinya kini harus was-was. Sebab Jokowi akan mengeluarkan kebijakan terbaru soal uang pensiunan.

Rencana pemerintah meleburkan pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dari PT Taspen (persero) serta PT Asabri (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dinilai bakal merugikan, termasuk para pensiunan PNS.

Hal ini dikarenakan pemotongan dana pensiun dan manfaat lain yang sangat tinggi sehingga pensiunan PNS yang sudah bekerja dan mengabdi kepada negara tak memperoleh manfaatnya.

Andi Muhamad Asrun selaku kuasa hukum dari 18 orang yang terdiri dari 7 orang pensiunan dan sisanya principal, mengatakan hal ini berdampak pada kerugian konkrit dan tidak konkrit.

Ia menerangkan, pensiunan seorang PNS dengan gaji pokok paling rendah Rp 1.560.800, ketika jaminannya dialihkan ke BPJS TK maka nominal uang pensiun yang diperoleh menyusut cukup ekstrim bahkan sampai Rp 300.000. Ini juga terjadi pada PNS dengan gaji tertinggi Rp 4.425.900.

"Kemudian PNS gaji yang tertinggi Rp 4.425.900 akan berubah menjadi Rp 3,6 juta. Jadi ada penurunan yang signifikan dan ini tidak dijawab sampai sidang kemarin," tegasnya.

Oleh sebab itu, pensiunan berharap masalah tersebut teratasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian akan perolehan pensiun bekas abdi negara.

"Peraturan pemerintah ini tidak singkron dan mau diputuskan paling lambat tahun 2029. Kalau paling lambat, artinya kan bisa saja besok bisa kapan-kapan tergantung pemerintah," tegasnya.


via tribun

Friday, 7 February 2020

BPS : Selama 2019, Pertumbuhan Ekonomi Papua Minus 16 Persen

airlangga hartanto


JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Papua minus hingga 16 persen selama 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan, situasi ini terjadi karena harga komoditas yang turun.

“Terutama komoditas tembaga, ya tentu nanti kami lihat ke depannya, kan ada beberapa proyek,” kata Airlangga saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, (07/02/2020).

Airlangga Hartarto mengklaim, sejumlah proyek baru ini nantinya akan menghasilkan pendapatan yang lebih seimbang bagi daerah Papua. “Sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada tembaga,” kata dia.

Rabu (05/02/2020), BPS mengumumkan ekonomi Maluku dan Papua anjlok drastis, yakni hingga minus 7,4 persen. Penurunan terjadi saat daerah lain justru menikmati pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menyebut, penurunan drastis ini terjadi karena perekonomian di Papua yang lesu. Sebab, PT Freeport Indonesia belum bisa berproduksi secara maksimal. “Di Papua, ekonominya terkontraksi sampai 16 persen,” ujar dia.

Tak hanya ekonomi yang tumbuh minus, kontribusi Maluku dan Papua terhadap ekonomi Indonesia juga paling kecil, yaitu hanya 2,24 persen. Kontribusi tertinggi tetap dari Jawa, yakni sebesar 59 persen.


via tempo

Thursday, 6 February 2020

Pemerintah Serahkan Bandara Komodo Untuk Dikelola Asing, DPR Protes

bandara komodo


JAKARTA - Komisi V DPR RI menentang keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan Bandara Komodo di Labuan Bajo kepada pihak swasta, bahkan perusahaan asing. Keputusan ini dianggap akan menimbulkan dampak negatif pada arus keluar masuk orang asing dan barang.

Anggota Komisi V DPR Daniel Muttaqien menyatakan bahwa bandara ini adalah pintu masuk menuju Indonesia. Untuk itu dia khawatir kalau dipegang pihak asing akan menimbulkan masalah.

"Saya fokus ke pengelolaannya, bahwa bandara itu pintu gerbang orang asing masuk ke negara kita. Saya perlu penjelasan dan kejelasan, apa yang didapatkan Indonesia dan adakah potensi negatif? Kalau pintu gerbang dikelola asing apakah tidak menimbulkan masalah nih," kata Daniel di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (05/02/2019).

Pemerintah diketahui telah menetapkan konsorsium CAS yang terdiri dari PT Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd (CAI), dan Changi Airports MENA Pte Ltd sebagai pemenang tender pengembangan proyek Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Atas penunjukan tersebut Daniel pun heran apakah Angkasa Pura I dan II sebagai perusahaan milik negara sudah tak sanggup mengelola Bandara Komodo.

"Kami dengar bandara komodo jadi pioneer satu-satunya dikelola pihak ketiga dan asing lagi. Yang menang tender Changi. Apakah memang AP sudah tidak sanggup kelola Komodo," ujar Daniel.


via detik

Friday, 31 January 2020

Efek Kasus Corona, Xi Jinping Minta Seluruh Warga China Kembali Pulang Kampung

corona


CHINA - Pemerintah Komunis China meminta semua warganya yang kini sedang bepergian di luar negeri untuk secepatnya kembali ke negara itu. Sebagaimana dilansir AFP, Kementerian Luar Negeri China akan menyewa pesawat khusus seiring makin menyebarnya virus corona.

"Terutama untuk warga Hubei (provinsi), khususnya mereka yang berasal dari Wuhan, dan tengah di luar kota," tegas juru Bicara Kemlu China, Hua Chunying, Jumat (31/01/2020).

Otoritas penerbangan di negeri Presiden Xi Jinping itu juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk membawa warga pulang. Sebelumnya, China telah meminta masyarakatnya menunda dan membatalkan semua perjalanan ke luar negeri.

Sementara itu negara lain seperti Inggris, Jerman dan Amerika Serikat meminta warga mereka untuk tidak bepergian ke negeri Tirai Bambu. Rusia juga telah menginstruksikan menutup perbatasan dengan China.

Untuk diketahui, di China, episentrum virus corona sudah menginfeksi 9000-an orang dengan jumlah korban tewas mencapai 213 orang.


via cnbc

Saturday, 25 January 2020

Mahfud MD : Haram Tiru Negara Seperti Zaman Nabi Muhammad

mahfud md


JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)Mohammad Mahfud MD menyebut tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW.

"Kita dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan nabi karena negara yang didirikan nabi merupakan negara teokrasi di mana nabi mempunyai tiga kekuasaan sekaligus," ujar Mahfud dalam diskusi "Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia" di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/01/2020).

Ia menyebut bentuk negara Indonesia yang republik dengan sistem pemerintahan presidensial maupun Malaysia yang kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bukan menjadi negara Islam yang dituju Indonesia, kata dia, melainkan menjadi negara Islami atau negara yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam.

"Kita tidak perlu negara Islam, tetapi perlu negara Islami. Seperti New Zealand negara Islami, Jepang Islami," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.


via suara

Friday, 24 January 2020

Sejak 2018 Bill Gates Sudah Ramalkan 30 Juta Orang Akan Tewas Akibat Virus Corona

bill gates


AMERIKA SERIKAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates ternyata sudah meramalkan adanya wabah virus Corona yang melanda China itu sejak tahun 2018 lalu. Ia bahkan berpikir virus itu akan membunuh 30 juta umat Manusia.

Bill Gates telah memperingatkan pada 2018 bahwa supervirus baru bisa melenyapkan 30 juta orang hanya dalam waktu enam bulan. Hal itu ia katakan pada konferensi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Medical Society bahwa perencanaan tingkat militer diperlukan untuk menghentikan super-patogen yang akan menghancurkan Bumi. Saat mengatakan hal itu, Gates terkesan tidak ada perasaan "urgensi" ketika berhadapan dengan ancaman biologis, menurut Business Insider.

"Dunia perlu mempersiapkan pandemi cara militer mempersiapkan perang virus mematikan," kata Gates ketika itu, seperti dituliskan Dailystar, Jumat (24/01). "Ini termasuk simulasi dan latihan kesiapsiagaan lainnya sehingga kami dapat lebih memahami bagaimana penyakit akan menyebar dan bagaimana menangani hal-hal seperti karantina dan komunikasi untuk meminimalkan kepanikan,” lanjut Gates.

Gates pun berniat meluncurkan studi lengkap bersama Institute for Disease Modeling yang menunjukkan seberapa cepat suatu penyakit baru bisa bermigrasi. "Simulasi animasi oleh Institute for Disease Modelling ini menunjukkan apa yang akan terjadi jika patogen udara yang sangat menular dan mematikan - seperti flu 1918 - akan terjadi hari ini. Hampir 33 juta orang di seluruh dunia akan mati hanya dalam enam bulan," ujar Gates.


via rmol

Jawa Sudah Terlalu Padat, Jokowi : Saya Akan Paksa Masyarakat Pindah

jokowi


JAKARTA - Jokowi memberikan pengarahan dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/01/2020). Dalam sambutannya, Jokowi membahas soal kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa.

Menurut Jokowi, berdasarkan data, sekitar 56 persen penduduk di Indonesia berada di Jawa. Padahal, pulau itu sudah tak bisa menampung lebih banyak penduduk lagi.

"Saya kira, Bapak, Ibu tahu semuanya bahwa urusan penduduk di negara kita ini perlu ada pemerataan. Karena dari 267 juta itu, 56 persen ada di Jawa. 56 persen, data yang saya miliki," kata Jokowi di lokasi.

"Artinya kurang lebih 149 juta ada di Jawa, sehingga daya dukung Jawa ini sebetulnya sudah enggak mampu," imbuhnya.

Untuk itu, menurut Jokowi, rencana pemindahan ibu kota merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Selain mengurangi kepadatan, pemindahan ibu kota juga bisa mewujudkan pemerataan penduduk.

Jokowi pun menyadari bahwa tidak sedikit masyarakat yang enggan pindah dari Pulau Jawa.

"Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki, masa semuanya pengin di sini semua. Saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan, pemindahan ibu kota bukan hanya pindah secara fisik. Menurut dia, pemindahan ibu kota juga berarti terciptanya sistem kerja serta budaya baru.

"Tetapi kita pindah ke sana bukan ingin pindah gedung dan lokasi. Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, culture, karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," ujar Jokowi.


via kumparan

"Sekarang Semua Mahal, Banyak Warga Menyesal Pilih Jokowi"

warga


DEPOK - Ribuan para ibu rumah tangga terlihat mengantri berjam - jam di Kantor Pos Indonesia Jalan Rambutan, Depok, Jawa Barat, demi uang tunai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebesar Rp 400 ribu.

Nur (48), seorang warga Pancoranmas, mengatakan, sangat membutuhkan dana tersebut. "Sekarang semua mahal, apa-apa mahal, cabai juga mahal," ungkapnya di lokasi, Senin (24/11/2014).

Nur mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), membuat hidup semakin sulit. Seluruh biaya kebutuhan hampir dipastikan melonjak, pasca kenaikan BBM. “Banyak warga yang menyesal pilih Jokowi," ujarnya.

Warga lainnya, Daryono, mengatakan uang Rp 400 ribu yang dibagikan pemerintah akan habis dalam sekejap. "Paling cuma cukup tiga hari langsung habis, buat anak biaya ongkos sekolah, istri belanja," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Depok Oman Mulyana menerangkan hari ini pembayaran dilakukan sebanyak tujuh titik pelayanan di Jalan Sentosa, Kantor Pos Perumnas Satu, Kantor Pos Pancoran Mas, Kantor Pos Depok Timur, Kantor Pos Cimanggis, Kantor Pos Sawangan dan Kantor Pos Cinere.

Untuk mengantisipasi penumpukan RTS maka pihak kantor pos membagi dalam dua hari agar tidak menjadi penumpukan. "Untuk pengambilan Dana Bantuan Langsung Tunai ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dana tersebut akan tersimpan di dalam rekening giro pos masing-masing si penerima. Beda dengan tahun lalu, yang dikembalikan ke pemerintah bila tidak diambil," pungkas Oman.


via okz

Thursday, 23 January 2020

Kewajiban Sertifikasi Halal Akan Dihapus Pemerintah, Pengusaha Mendukung

halal


JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sangat mendukung penghapusan kewajiban sertifikasi halal yang di wacanakan Pemerintah. Mereka menilai implementasi teknisnya di lapangan mengalami kesulitan.

"Kalau dicabut bagus dan dibalikin ke semula. Jadi sertifikasi halal kembali bersifat voluntary bukan mandatory," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis, (23/01/2020).

Ia menyebutkan beberapa kesulitan di lapangan, lanjutnya, pertama dari sisi tenaga auditor yang terbatas. "Sertifikasi halal kan perlu auditor untuk lakukan pengecekan," katanya.

Kedua, biaya sertifikasi yang cukup besar. Lalu ketiga, terjadi keresahan masyarakat karena aturan tersebut tidak berjalan.

"BPJPH (Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal) juga belum bisa jalan," ujar Hariyadi. Maka menurut dia, sertifikasi halal seharusnya sukarela. Di negara lain pun, termasuk di Arab Saudi dan Malaysia, ketentuan ini tidak diwajibkan.

"Hanya di Indonesia sertifikasi halal dijadikan mandatory. Padahal ketika saya bilang produk saya halal, maka saya harus buktikan lewat sertifikasi, kalau nggak halal ya nggak perlu buktikan," tegasnya.


via republika

Khusus Aceh

Nasional

Fokus