Jokowi Mewajibkan Pedagang Online Memiliki Izin Usaha - Aceh Journal Pasific

Thursday, 5 December 2019

Jokowi Mewajibkan Pedagang Online Memiliki Izin Usaha

jokowi


JAKARTA - Jokowi meneken peraturan yang mewajibkan pedagang online memiliki izin usaha, kecuali pihak yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari transaksi atau tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan ditandatangani oleh Jokowi pada 20 November 2019 lalu dan resmi diundangkan pada 25 November 2019.

Selain soal izin usaha, Jokowi melalui Beleid itu juga pun mewajibkan pedagang online melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan salah satunya ia tekankan kepada perlindungan data pribadi konsumen.

Jokowi juga menghimbau pedagang online baik dalam maupun luar negeri wajib mematuhi ketentuan persaingan usaha. Untuk menjamin perlindungan dan kenyamanan konsumen, Jokowi melalui beleid tersebut juga meminta mereka melapor bila mendapatkan masalah dengan layanan pedagang online.

"Dalam hal pedagang merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada menteri," tulis Pasal 18 dikutip Rabu (4/12).

Selain itu, pedagang elektronik baik dari dalam maupun luar negeri wajib menyimpan data dan informasi terkait transaksi keuangan dan non transaksi keuangan. Data dan informasi yang terkait dengan transaksi keuangan adalah data yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk data transaksi keuangan, pedagang wajib menyimpan dalam jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.


via cnn

Bagikan artikel ini

comments