DPR Bongkar Insentif Direksi BPJS Kesehatan, Ternyata Rp 342 Juta Per Bulan ! - Aceh Journal Pasific

Monday, 20 January 2020

DPR Bongkar Insentif Direksi BPJS Kesehatan, Ternyata Rp 342 Juta Per Bulan !

bpjs


JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI memprotes besarnya insentif yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di tengah defisit keuangan yang sedang dialami BPJS.

Anggota Komisi IX Dewi Asmara dari fraksi Partai Golkar membocorkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) direksi memperoleh insentif sebesar Rp 342,56 juta per bulan. Sedangkan, insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp 211,14 juta per bulan.

"BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar. Jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain seluruh direksi menikmati insentif Rp 342,56 juta per bulan. Sementara beban insentif Dewas juga antara lain kepada 7 Dewas rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan, insentif yang diterima Dewas adalah Rp 211,14 juta per bulan," ungkap Dewi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/01/2020).

Insentif yang sangat besar tersebut, menurut Dewi seharusnya direksi dan dewas bisa melakukan efisiensi atau penghematan. Pasalnya, secara keseluruhan, biaya operasional BPJS Kesehatan mencapai Rp 4,07 triliun pada tahun 2020 ini.

"Penghematan dana jaminan sosial harusnya dengan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Saya ambil contoh, untuk tahun 2020 diperkirakan dana operasional adalah Rp 4,07 triliun. Harusnya ini ada efisiensi," tegas Dewi.

Ia menuturkan, seharusnya efisiensi bisa dilakukan sehingga dananya bisa digunakan untuk mensubsidi peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri.

"Dengan kata lain kalau kita berbicara mengenai suatu badan yang rugi, mbok ya ada hati juga untuk mengadakan penghematan. Tentu dengan mengadakan efisiensi operasional, saya mengharapkan bisa menemukan angka untuk bisa mendapatkan yang 2 juta lagi (peserta mandiri yang bisa dimasukkan dalam Penerima Bantuan Iuran/PBI). Jadi yang 17 juta didapatkan dari piutang PBPU yang masih understated sebesar Rp 3,64 triliun, dan sisanya diambil dari situ (penghematan operasional)," pungkas Dewi.


via dtk

Bagikan artikel ini

comments